Home / Sejarah BBPSDMP Kominfo Medan

Sejarah BBPSDMP Kominfo Medan

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Medan adalah perubahan nomenklatur dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan yang semula adalah Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U). Lembaga ini memiliki sejarah panjang yang kelahirannya sejalan dengan dinamika kehidupan di Pers Indonesia. Eksitensi lembaga ini pernah diperhitungkan secara nasional bahkan internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku-buku komunikasi yang dipasok oleh sejumlah lembaga internasional sejak tahun 1950 hingga tahun 1980.

Inisiasi Lembaga
Lembaga ini pada awalnya didirikan atas usulan yang disampaikan dalam sidang Komite Nasional Pusat tahun 1952. Pada sidang itu, Adam Malik menyampaikan tuntutan pada pemerintah agar memajukan dan memberikan bantuan dan perhatiannya pada Pers Nasional dan Kantor Berita Antara. Kemudian Kementerian Penerangan bersama Parlemen membentuk panitia kerja (ad hoc) dan bekerjasama dengan Panitia Pers dan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta Serikat Pekerja Surat Kabar (SPS) untuk membentuk Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta pada tanggal 1 September 1952 yang dipimpin oleh WA Van Goudoever, salah seorang pegawai tinggi di Kementerian Penerangan sekaligus mantan Redaktur Delokomotif. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 22 November 1952, diresmikan Lembaga Pers dan Pendapat Umum (LPPU) di Yogyakarta, yang dilengkapi dengan kantor dan perpustakaan. Soendoro Tirtosiswoyo ditunjuk sebagai pimpinan. Lembaga ini juga didirikan di enam kota, yaitu Medan, Bandung, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado, namun statusnya masih sebagai perpustakaan saja. Pada bulan Juli 1953, LPPU yang awalnya merupakan bagian dari Departemen Penerangan berubah menjadi suatu yayasan independen dengan nama Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum. LPPU dikenal oleh masyarakat dunia sebagai elemen yang mendorong dan memajukan ilmu publisistik atau jurnalistik, khsususnya dalam hal memasok literatur. Beberapa buku terbitan LPPU Jakarta bahkan menjadi koleksi di Lieden Netherlands dan Nasional Library of Australia. UNESCO dan beberapa kedutaan negara asing masih sering mengirim publikasinya secara rutin hingga tahun 1980.
Serangkaian Perubahan Nomenklatur, dari BP3U hingga BBPPKI

LPPU kembali masuk ke dalam jajaran Departemen Penerangan pada tahun 1979, yang eksistensi didukung oleh SK Menpen No.98E/Kep/Menpen/1979. LPPU Jakarta kemudian menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pers dan Pendapat Umum, sedangkan LPPU di Medan dan kota-kota lainnya menjadi Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BPPPU). BP3U Medan dipimpin oleh Teuku Usman Basyah hingga tahun 1986 dan berkantor di Kanwil Penerangan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Durian, Medan. Pada tahun 1983 BP3U berkembang dan jumlah Pegawai bertambah menjadi 30 orang sehingga ruangan yang tersedia tidak memadai. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, BP3U Medan pindah ke gedung RRI lantai 2 RRI Nusantara I Medan di Jalan Letkol Martinus Lubis, No. 2A, Medan. Pada tahun 1986 sampai pada tahun 1990 BP3U dipimpin oleh Munir SH. Kemudian, pada tahun 1990 sampai dengan 1994 BP3U dipimpin oleh Drs. Bahaudin Ilyas. Oleh karena Drs. Bahauddin Ilyas ditugaskan ke BP3U Yogyakarta, maka kepemimpinan BP3U Medan digantikan oleh Drs. Abu Bakar Hasan.
Pada tahun 1998 Departemen Penerangan (Deppen) dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan berubah menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN). BIKN tidak memiliki kepala sampai badan itu bubar dan berganti nama menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN) pada tahun 2000. Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U) berada di bawah Litbang Lembaga Informasi Nasional sedangkan nomenklaturnya berubah lagi menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI). Status kelembagaan itu diatur dalam surat keputusan Kepala LIN No.33/SK/KA.LIN/2002. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa BPPI adalah Unit Pelaksanaan Teknis Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi. Kepala BPPI Medan hingga tahun 2002 dijabat oleh Drs. Abu Bakar Hasan. Pada tahun 2002 sampai 2003 kepala BPPI Medan dijabat oleh Drs. Kuasa Sagala dan berkantor di jalan Karya Jasa Medan Johor, Medan.
Dengan dibentuknya Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) dengan SK No.84/KEP/M.KOMINFO/10/2005, BPPI kembali mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah I Medan dan berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Komunikasi dan Informasi. Hingga tahun 2008 eselonisasi BPPI adalah Eselon III A. Pada Juni 2008 BPPI mengalami perubahan nomenklatur lagi menjadi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi (BBPPKI) dengan eselonisasi II B. Kepala BBPPKI Medan tetap dijabat oleh Drs. Waladdin Siagian dengan cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur. Kepala BBPPKI Medan hingga tahun 2013 dijabat oleh Drs. Waladdin Siagian. Setelah beliau memasuki purna bakti maka Pimpinan BBPPKI Medan dikanjutkan oleh Kepala bagian Tata Usaha BBPPKI Medan Drs. Arifuddin, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hingga tahun 2014. Pada bulan Januari 2014 Kepala BBPPKI Medan dijabat oleh Drs. Irbar Samekto, M.Si hingga tahun 2017.

Kelahiran BBPSDMP Kominfo
Pada September 2017 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan berubah nomenklatur menjadi BBPSDMP Kominfo Medan. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPSDMP Kominfo, dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara. BBPSDMP Kominfo bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan. Perubahan ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.