Home / Berita / Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Pranata Humas

Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Pranata Humas

humasKementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik mengadakan rapat koordinasi peningkatan kapasitas pejabat fungsional pranata humas  sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), di Gedung Bina Graha Jalan Adinegoro, Medan, Kamis (25/10/2017). Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pranata humas dalam mengatasi permasalahan perkembangan karir dari sisi kepegawaian serta teknis penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Komunikasi Publik yang diwakili  Sumiati, Kepala Dinas Kominfo Provsu yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H. Ayub SE,  narasumber dari Kantor Regional VI  Badan Kepegawaian Negara Prasetyono Yulianto, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja Istyadi Insani, pranata humas dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara.

Kepala Dinas Kominfo Provsu secara resmi membuka rapat koordinasi peningkatan kapasitas pejabat fungsional pranata humas  sebagai aparatur sipil negara yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H.Ayub,SE.  Dalam sambutannya, beliau mengatakan humas merupakan salah satu ujung tombak bagi sebuah institusi, dengan jenjang karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional pranata humas. Pranata humas juga bertanggung jawab menyebar luaskan informasi kepada publik serta memberikan aspirasi dan citra. Apalagi di era keterbukaan informasi publik, pranata humas dapat memberikan akses informasi yang tepat, cepat, akurat, serta luas kepada publik. Untuk itu perlu dipersiapkan SDM pranata humas yang handal, dengan membekali diri dengan kemampuan dan keahlian yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada publik.

Laporan yang disampaikan Direktur Komunikasi Publik yang diwakili Sumiati menyatakan pranata humas menjadi elemen penting yang menjembatani antara instansi dengan masyarakat dalam pengelolaan komunikasi publik. Hal ini kemudian didukung dengan Instruksi Presiden RI No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang menyatakan bahwa pemerintah perlu menyampaikan dan menyebar luaskan  data  dan informasi mengenai setiap kebijakan  dan program pemerintah kepada publik secara cepat, tepat dan berkualitas kepada setiap lapisan masyarakat dan sebaliknya.

Lanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , ada beberapa perubahan kebijakan  yang  perlu digali serta dampaknya terhadap karir pranata humas. Adapun kendala  yang sering ditemui pranata humas adalah penyusunan DUPAK dan pengumpulan angka kredit.

Sementara narasumber dari Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Prasetyono Yulianto, memaparkan implikasi PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen  PNS terhadap jenjang karir pejabat fungsional pranata humas. Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Kepala Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja, Istyadi, memaparkan masa depan  jabatan fungsional  dalam perspekstif UU ASN.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan setiap pimpinan, para pengelola kepegawaian pejabat fungsional pranata humas dapat memiliki pengetahuan  prosedur administrasi kepegawaian dan gambaran pengumpulan angka kredit sesuai  dengan peraturan dan tata cara penilaian yang berlaku. (marta)

Tags: , ,

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment