Home / Kajian Isu Publik / Bulan Agustus 2017

Bulan Agustus 2017

POLICY BRIEF

Bulan Agustus 2017

Tim Analisis Isi Media

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

BIDANG EKUIN

Dalam Kajian Analisis Isi Media di wilayah kerja BBPPKI Medan ini untuk periode Agustus 2017 ini, bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) akan menggambarkan kondisi, persepsi dan opini publik terkait dengan perkembangan pembangunan pada bidang tersebut yang tergambar melalui pemberitaan media surat kabar cetak maupun online.

Secara umum unit analisis kajian analisis isi pada bulan Agustus 2017 berjumlah 401 buah. Jumlah unit analisis ini mencakup ketiga bidang yakni Polhukam, Kesra dan Ekuin.  Proporsi jenis media dari total unit analisis adalah 98,8% bersumber dari media massa cetak dan hanya 1,2% yang bersumber dari media online. Sedangkan jenis suratkabar yang memberitakan berita yang dijadikan unit analisis seperti pada tabel 1.

nama-surat-kabar-yang-menjadi-sumber-unit-analisis

Gambar 1. Nama Surat kabar yang menjadi sumber unit analisis

Mayoritas unit analisis dalam kajian ini bersumber dari harian Analisa dengan persentase 45,6%, harian Waspada sebesar 28,9%. Sementara itu, Harian Sinar Indonesia Baru berkontribusi menyumbang unit analisis dengan persentase 10,7%. Media lain yang berkontribusi menyumbang unit analisis adalah  Harian Riau Pos 6,5%, Harian Sumut Pos 5,5% dan Harian Pontianak Pos 2,7%. Terkait dengan penempatan berita, mayoritas berita yang menjadi unit analisis ditempatkan pada halaman tengah dengan persentase 62,6%, berita yang menjadi headline surat kabar dengan persentase 15,5%. Unit analisis lain yang menjadi bagian dari kajian analisis isi ini berada pada halaman depan dan halaman belakang surat kabar dengan masing masing sebesar 13,5% dan 8,5%. Gambaran penempatan berita unit analisis kajian ini dapat dilihat pada gambar 2.

penempatan-berita-yang-menjadi-unit-analisis

Gambar 2. Penempatan berita yang menjadi unit analisis.

Format berita adalah bentuk berita yang menggambarkan jenis penyajian berita pada suratkabar. Perbedaan format berita ini disesuaikan dengan beberapa hal seperti sumber berita, narasumber serta kajian analisis penulis yang memiliki tujuan tertentu. Dalam kajian analisis isi ini format berita didominasi oleh berita yang berbentuk liputan atau laporan dengan persentase 82%, berbentuk berita singkat sebesar 9,2%. Sementara itu, format berita lainnya adalah berbentuk opini 5,2%, rangkuman 3,2% dan editorial atau pojok dengan persentase 0,2%. Gambaran tentang format berita ini seperti terlihat pada gambar 3.

format-berita-unit-analisis

Gambar 3. Format berita unit analisis

Klasifikasi sifat berita akan menunjukan sejauhmana berita tersebut mampu menggiring opini, sekaligus menghadirkan fakta fakta yang memperkuat keabsahan dan keakuratan berita. Hasil pengolahan data menunjukan bahwa 70% unit analisis yang menjadi berita yang dipublis bersifat informatif, 225 bersifat deskriptif dan berita bersifat argumentative sebesar 5% dan sisanya sebesar 3% bersifat persuasif. Gambaran sifat berita dalam kajian ini terlihat pada gambar 4.

sifat-berita-unit-analisis

Gambar 4. Sifat berita unit analisis

Seperti yang dijelaskan diawal bahwa jumlah unit analisis keseluruhan kajian ini sebanyak 401 unit analisis. Unit analisis mencakup pemberitaan ketiga bidang yakni polhukam, kesra dan ekuin. Kajian ini akan memfokuskan pembahasan pada salah satu bidang yakni bidang ekonomi, keuangan dan industri.  Hasil pengolahan data menunjukan bahwa hanya 8%  atau 42 unit analisis dari total unit analisis yang memberitakan tentang ekonomi, keuangan dan industry (Ekuin). Dengan penulusuran lebih detil, maka diperoleh data bahwa bidang ekonomi keuangan dan industri yang paling sering muncul dalam pemberitaan adalah terfokus pada sub bidang berita ekonomi mikro dengan persentase sebesar 59%, ekonomi makro dengan persentase 24% dan bidang pariwisata dengan persentase 17%. Gambaran klasifikasi sub bidang berita ekuin seperti terlihat pada gambar 5.

sub-bidang-berita-ekuin

Gambar 5. Sub bidang berita Ekuin

Pada sub bidang berita ekuin, untuk sektor ekonomi mikro, sebagai bidang yang paling dominan, pemberitaan media menyangkut masalah harga garam yang melambung tinggi, ditengah melimpahnya produksi garam dengan luasnya laut di negara ini. Sementara itu, masalah harga jual gas elpiji bersubsidi 3 kilogram juga dibicarakan terkait adanya penjualan yang melebihhi harga eceran tertinggi. Disisi lain, stabilnya harga kebutuhan pokok menjelang lebaran, termasuk komoditas cabai dan komoditas domestik lainnya menunjukan bahwa stok dan pengawasan harga berjalan sebagaimana mestinya. Disi makro, pembicaraan media menjelaskan tentang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang diharapkan menjadi stimulus bagi pelaku ekonomi dalam geliat pasar yang lebih dinamis, himbauan pemerintah akan peran pemerintah daerah untuk berkontribusi menekan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya hingga pembahasan RPJMD Sumatera Utara yang telah disetujui oleh DPRD Sumatera Utara. Sedangkan masalah pariwisata, dijelaskan juga bahwa Danau Toba tetap menjadi pokok perhatian semua pihak untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata berkelas dunia seperti yang disampaikan oleh bupati Simalungun. Upaya upaya lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara akan dilakukan dengan melakukan pembenahan diberbagai sisi, termasuk mengeksplorasi seluruh kelebihan yang dimiliki kawasan di Sumatera Utara dan sekitarnya sehingga maksimal dan menjadi destinasi pariwisata global.

Sumber berita menunjukan beberapa hal diantaranya,darimana berita berasal serta kredibilitas berita yang berkaitan erat dengan keaktualan berita. Dalam kajian ini, sumber berita utama berasal dari wartawan atau media itu sendiri dengan persentase 39,4%. Sumber utama lainnya berasal dari pihak eksekutif 28,4%. Sumber berita lainnya adalah anggota masyarakat dengan persentase 17,2%. Sementara itu, yang bersumber dari yudikatif, legislative dan lainnya masing masing 5,5%, 55 dan 4,5%. Gambaran sumber pemberitaan dalam kajian ini seperti terlihat pada gambar 6.

sumber-utama-berita

Gambar 6. sumber utama berita

Tone berita akan menunjukan secara tidak langsung partisipasi media dan sumber informasi dalam mendukung atau menolak sebuah kebijakan yang dilakukan. Mengidentifikasi tone berita dapat dilakukan dengan membaca secara seksama dan tuntas seluruh berita yang dipublish di media tersebut. Tone berita juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat keberpihakan berbagai sumber atas topik yang sedang dibahas. Pada gambar 5 terlihat gambaran tone berita dimana, mayoritas unit analisis bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun dengan persentase 59,9%. Sementara itu, tone bersifat positif juga sangat signifikan jumlahnya dengan persentase 38,2% dan hanya 2,0% tone berita yang bersifat negatif atau tidak mendukung. Gambaran tone berita terlihat pada gambar

tone-berita-pada-unit-analisis

Gambar 7. Tone berita pada unit analisis

Selain tone berita, keberimbangan berita juga menjadi tolak ukur terkait dengan keakuratan dan ketajaman berita. Semakin akurat berita yang diberitakan, maka tingkat kebenaran informasi yang terkandung didalammnya akan semakin tinggi. Gambar 8 menunjukan bahwa terdapat 81% berita yang melewati tahapan both side coverage (liputan dua sisi). Sementara itu masih terdapat 19% berita yang hanya melewati tahapan one side coverage (liputan satu sisi saja).

keberimbangan-berita

Gambar 8. Keberimbangan berita.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data kajian analisis isu publik edisi Agustus 2017 dengan total sampel sebagai unit analisis bidang ekonomi, keuangan dan industri (ekuin) dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Kajian analisis isi ini secara umum telah memenuhi ketentuan ketentuan ilmiah yang didasari oleh berbagai faktor seperti, keragaman berita, sumber berita, klasifikasi berita, tone dan keberimbangan berita sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku.
  2. Secara umum, topik sub bidang berita ekuin masih didominasi oleh 3 sub bidang berita yakni yang berkaitan dengan masalah ekonomi mikro, ekonomi makro dan pariwisata.
  3. Sub bidang berita ekonomi makro pada umumnya menyoroti tentang kenaikan harga garam yang dapat dikatakan fenomenal ditengah identitas negeri ini sebagai negara maritime, harga jual gas bersubsidi 3kg yang dijual diatas HET serta kestabilan harga hampir semua kebutuhan pokok menjelang perayaan Idul Adha
  4. Berita terkait penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi informasi yang diperbincangkan publik dari sisi ekonomi makro, disamping upaya persuasif pemerintah daerah dalam menekan wajib pajak memenuhi kewajibannya
  5. Pengembangan danau Toba dan kawasan kawasan strategis di beberapa wilayah propinsI Sumatera Utara tetap menjadi topik pembahasan publik melalui pemberitaan disamping upaya upaya mengeksplorasi kelebihan dan nilai jual wisata yang dimiliki, sehingga secara nasional Indonesia menjadi tujuan wisata popular secara global

REKOMENDASI

  1. Kajian analisis isi ini diharapkan dilakukan secara berkelanjutan dengan menyempurnakan entitas pengumpulan dan pengolahan data baik dari sisi unit analisis, media yang digunakan serta analisis komprehensif, sehingga bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan keilmuan dan kebijakan pemerintah.
  2. Jenis dan topik berita sesuai bidang dapat dijadikan seluruh stakeholder untuk membentuk fokus rancangan kebijakan secara umum, yang diurai lebih detil dalam program program pembangunan nasional.
  3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Maritim untuk segera mengambil tindakan dan kebijakan terkait dengan kenaikan harga garam yang baru pertama kali terjadi dan bersifat nasional, sehingga masalah ini dapat segera diatasi sesegera mungkin.
  4. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan diharapkan menluncurkan stimulus ekonomi yang mendampingi program penurunan suku bunga acuan sebagai upaya untuk meningkatkan geliat ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi nasional
  5. Diharapkan kepada semua pihak, khususnya Otorita Danau Toba untuk mempercepat realisasi menjadikan Danau Toba sebagai tujuan wisata dunia dengan menciptakan inovasi inovasi nyata, terarah dan logis, sehingga tujuan akhir menjadikan kawasan Danau Toba sebagai tujuan utama pariwisata dunia segera menjadi nyata.

BIDANG KESRA

Pada bulan Agustus 2017, tim Kajian Opini Publik (KOP) mengamati 401 data pemberitaan yang bersumber dari 98,8% media cetak dan 1,2% media online. Media pemberitaan yang diamati adalah Waspada, Sumut Pos, Sinar Indonesia Baru (SIB), Riau Pos, Pontianak Pos dan Analisa. Porsi media tersbesar bersumber dari harian Analisa (45,6%), Waspada (28,9%) dan Sinar Indonesia Baru (10,7%). Berita-berita tersebut sebagian besar ditempatkan pada halaman headline (15,5%) dan halaman tengah (62,6%), yang mayoritas berupa liputan (82%) dan berita singkat (9,2%).  Berdasarkan sumber informasi berita, untuk sumber informasi utama dan tambahan sama-sama didominasi oleh Media/Wartawan dengan komposisi 39,4% untuk sumber informasi utama dan 42,9% untuk sumber informasi tambahan. Dari sisi tone berita, sebagian besar berita bersifat netral (59,9%) sedangkan dari sisi keberimbangan berita juga sebagian besar berita memenuhi peliputan dua sisi/cover both side (81%). Bidang yang paling banyak di angkat dari kesemua topik yang dikaji oleh tim adalah bidang Kesejahteraan Rakyat (kesra) yang mencapai 74,8%.

Bidang Kesra memang sering menjadi berita dengan porsi yang besar karena berita-berita pada  bidang ini terkait secara langsung dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesehariannya.  Sub bidang yang dikaji dalam bidang kesra sendiri juga beragam. Komposisi berita bidang Kesra hasil identifikasi tim KOP ditunjukkan pada Gambar 1.

persentase-komposisi-berita-berita-bidang-kesra-bulan-agustus-2017

Gambar 1. Persentase Komposisi Berita-berita Bidang Kesra Bulan Agustus 2017

Pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa persentase terbesar dari berita bidang Kesra adalah pemberitaan terkait masalah lingkungan dengan komposisi berita 25,4% dari keseluruhan berita bidang Kesra. Adapun topik pemberitaan untuk masalah lingkungan adalah seputar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pencemaran lingkungan dan pengembangan kawasan Geopark.

Ada tiga topik pemberitaan utama yang muncul pada sub bidang lingkungan.  Salah satunya adalah pemberitaan terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal yang menarik dari topik pemberitaan ini adalah pernyataan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Mabes Polri, Putut Eko Bayuseno, dalam apel siaga Karhutla di Kampar, yang menyatakan lima provinsi di Sumatera yaitu Riau, Jambi, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Selatan merupakan lima daerah rawan Karhutla[1]. Apel siaga Karhutla sendiri merupakan respon atas bencana kabut asap yang banyak terjadi, dan merupakan hasil kinerja sinergis satuan tugas (satgas) bencana  kabut asap yang dipimpin Danrem 031/Wirabima. Kelima kapolda dari wilayah rawan bersama 23 jajaran jenderal polisi dari Mabes Polri diundang dalam kegiatan tersebut. Selain untuk memperagakan simulasi pemadaman kejadian karhutla, kegiatan ini juga meninjau pembuatan sekat kanal (blocking canal) untuk antisipasi Karhutla khusus lahan gambut. Sebagaimana dibahas dalam analisis edisi juni dan juli, bencana kebakaran hutan, apalagi hutan lahan gambut memang terus diberitakan terjadi.

Topik lainnya pada sub bidang lingkungan adalah topik pencemaran lingkungan. Topik ini juga sering muncul setiap topik khas bidang Kesra setiap bulannya. Namun, selain pemberitaan menganai pencemaran air yang biasanya diberitakan dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit, pada bulan ini juga mencuat pemberitaan pencemaran udara oleh pabrik arang. Selama ini kebanyakan pemberitaan pencemaran udara terjadi di kota besar yang umumnya dipicu oleh emisi kendaraan bermotor. Pencemaran udara juga muncul dalam analisis bulan juni (pemberitaan mengenai kota Medan yang menempati peringkat 4 dunia dalam kategori tingkat polusi udara). Sementara dalam pemberitaan polusi udara oleh pabrik arang dalam edisi Agustus ini mencuat karena laporan warga ke DPRD Sumut karena asap pabrik dan serbuk kayu yang keluar melalui cerobong. Pencemaran ini terjadi di desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Warga yang tinggal disekitar lokasi pabrik melaporkan sebagian anak-anak mereka terserang batuk, orang dewasa juga dilaporkan mengalami sesak saat menghirup udara. Kerugian lainnya adalah serbuk kayu yang keluar dari cerobong juga menempel pada pakaian, terutama pada pakaian yang dijemur warga[2].

Topik terakhir yang mengemuka pada sub bidang lingkungan adalah rencana penambahan lokasi geopark baru di Sibayak dan Sinabung yang diusulkan oleh Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Jika selama ini yang sering diberitakan adalah pengembangan kawasan Danau Toba dan sekitarnya untuk dimasukkan dalam UNESCO Global Geopark, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menyatakan sebenarnya UNESCO meminta diadakan 20 geosite/geoarea di Sumatera Utara namun hingga saat ini yang diajukan baru 16 geosite dalam lingkup Geopark Kaldera Toba tersebut. Sibayak akan lebih diprioritaskan daripada Sinabung mengingat kondisi Sinabung yang masih belum stabil, sehingga dengan demikian Sumut akan mengajukan 17 geosite. Namun, petugas POS SAR Sibayak, Herlan Sultan Abdul Albar menyatakan bahwa kondisi Sibayak saat ini sesungguhnya membutuhkan sangat banyak pembenahan. Setelah operasi SAR untuk menyelamatkan turis Jerman yang hilang di Sibayak Juni lalu, ia mengungkap dua poin yang harus segera dibenahi di Sibayak, yaitu masalah sampah dan fasilitas pemandu seperti pentunjuk arah dan papan peringatan. Herlan bahkan memastikan, orang yang baru pertama mendaki Sibayak tanpa didampingi orang yang berpengalaman, atau tanpa mendapat petunjuk pendaki lain yang bertemu di rute pendakian pasti akan tersesat sebagaimana turis Jerman tersebut. Oleh karena itu ia mengajak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, serta menggandeng organisasi dan komunitas pecinta alam di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperbaiki kondisi Sibayak[3].

 

ANALISIS

Di sub bidang lingkungan, topik Karhutla memiliki panduan penanganan sendiri yang diatur dalam Inpres No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam dokumen inpres tersebut, TNI dan Polri hanyalah bagian kecil dari pembagian peran pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sangat multidimensi tersebut. Dalam dokumen tersebut selain Panglima TNI dan Kapolri, Presiden melibatkan tiga Menteri Koordinator, 15 Menteri, Jaksa Agung, Kepala BNPB dan BMKG, dan tidak ketinggalan unsur Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota (Gubernur, Walikota, dan Bupati). Pelaksanaan apel dan simulasi penanganan Karhutla yang diberitakan tersebut merupakan wujud pengamalan Inpres No 11 Tahun 2015 diktum Kedua, poin 17 (ranah TNI) dan poin 18 ayat (a) (ranah Kepolisian). Namun, untuk poin 18 ayat (a) ini masih ada bagian lain yang tidak boleh dilupakan yaitu: penegakan hukum. Kesiapsiagaan dalam langkah pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca bencana akan sangat memboroskan energi jika tidak didukung dengan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif. Bagaimana tidak, jika aparat negara habis tenaganya dimanfaatkan untuk menangani karhutla yang terjadi sementara penyebab karhutla dibiarkan berbuat lagi dan lagi. Jika kondisi ini terus berlarut, selain kerugian kerusakan lingkungan yang parah serta terancamnya kesehatan masyarakat akibat dampak karhutla, stigma negatif terhapa pemerintah bisa saja muncul karena lemahnya langkah-langkah penegakan hukum. Stigma ini misalnya, tuduhan bahwa pemerintah melindungi pelaku, atau tuduhan lainnya bahwa karhutla sengaja dipelihara untuk melanggengkan proyek-proyek penanganannya. Apalagi dalam Inpres tersebut, diktum pertama dengan tegas menyebutkan :

“Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.”

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TNI dan kepolisian sangat perlu diapresiasi, namun penjelasan mengenai urgensi penegakan hukum tersebut tidak boleh terlewat untuk diingatkan. Apalagi Karhutla ini berbuntut panjang, dan jika dikaji potensi dampaknya, misalnya bencana asap saja, maka pihak yang terdampak bisa sangat luas (gambaran dampaknya dapat dicermati pada dokumen Rencana Kontijensi Nasional Menghadapi Ancaman Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan). Sehingga terkadang kita sulit antara membedakan kejahatan pembakaran hutan dan lahan yang berdampak luas dengan kejahatan kemanusiaan.

Masih pada sub bidang lingkungan, masalah pencemaran yang masih terjadi, terutama pencemaran oleh perusahaan (baik itu pabrik kelapa sawit seperti banyak diberitakan bulan-bulan sebelumnya, maupun pabrik arang seperti diberitakan pada bulan Agustus 2017) sama-sama dapat dicarikan solusinya melalui izin usaha. Apalagi berdasarakan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, untuk mendapat izin usaha disyaratkan adanya izin lingkungan terlebih dahulu (Pasal 1). Solusi ini, didampingi solusi-solusi lainnya masih merupakan alternatif paling ampuh, jika tidak menghilangkan secara menyeluruh minimal mengurangi intensitas polusi. Karena, penyebab polusi tentu bukan hanya perusahaan saja.

Fakta adanya perusahaan yang memicu polusi namun masih dapat beroperasi mengindikasikan beberapa kemungkinan. Pertama, aturan dalam PP No. 27 Tahun 2012 benar-benar tidak dijalankan. Jika ini masalahnya makan instansi terkait yaitu dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas lingkungan hidup yang harus mengawal. Jika pelanggaran sampai pada tahap melanggar hukum  maka aparat penegak hukum juga harus dilibatkan. Kemungkinan kedua, aturan PP No.27 Tahun 2017 telah dipenuhi dan dijalankan perusahaan, namun dalam perjalanan usaha, monitoring dan evaluasi keberlanjutan pelaksanaannya lemah. Sehingga item-item izin lingkungan yang telah dipenuhi pada awal operasi perlahan-lahan tidak dipenuhi lagi. Sebenarnya, dalam PP No.27 Tahun 2012, kewajiban pemegang izin lingkungan telah ditetapkan pada Pasal 53 ayat (1) dan keberkalaan evaluasi dijelaskan pada ayat (2), yaitu setiap 6 bulan. Dengan demikian, semestinya, jika ada pelanggaran atau penurunan kualitas pemenuhan kewajiban izin lingkungan, maka akan diketahui selambat-lambatnya dalam 6 bulan. Jika polusi tidak terungkap hingga lewat 6 bulan, bahkan hingga diadukan warga sekitar ke DPRD, artinya perusahaan tidak memenuhi kewajiban izin lingkungan yang telah dimilikinya dan pihak yang seharusnya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban izin lingkungan abai dengan tugas pengawasannya. Padahal, komisi penilai amdal ini ada ditingkatan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kemungkinan ketiga, sejak awal perolehan izin lingkungan tidak memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Jika hal ini yang terjadi, maka komisi penilai amdal di level pemerintah terkait harus dievaluasi kinerjanya, selain itu komisi penilai amdal di level pemerintahan yang lebih tinggi harus mengambilalih tanggungjawab tersebut untuk segera mengatasi pelanggaran yang terjadi agar kerusakan lingkungan akibat pencemaran tidak semakin parah. Tindakan yang diperlukan sudah jelas diatur dalam pasal 71 dan 72. PP No.27 ini hanya memberikan sanksi sebatas sanksi administratif, dengan sanksi maksimal pencabutan izin lingkungan. Oleh karena itu, jika dalam proses pelanggaran itu berdampak pada kerugian yang lebih luas, maka sanksi yang lebih tegas dapat ditegakkan namun dengan menggunakan dasar hukum lainnya, sesuai pelanggaran yang terjadi.

Sementara terkait penambahan geosite Sibayak dan Sinabung sebagai bagian dari Geopark Kaldera Toba yang saat ini masih terdiri dari 16 geosite, jika ditilik dari kebijakan UNESCO tentang Global Geopark sebenarnya memiliki dampak yang positif. Dalam paparan Oki Oktariadi[4], seorang Penyelidik Bumi Utama dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dijelaskan bahwa konsep Geopark sebenarnya diawali oleh komunitas kecil ilmuan Eropa di era 1960an yang ingin mencari cara-cara baru untuk melindungi warisan geologi dunia. Kemudian pada era 1990an, UNESCO merumuskan model pemanfaatan warisan kebumian untuk keberlangsungan hidup masyarakat lokal secara berkesinambungan dan menginisiasi jaringan The Global Geoparks Network (GGN). Jaringan ini menyediakan dasar kerjasama dan pertukaran tenaga ahli dan praktisi terkait dengan permasalahan peninggalan (situs) geologi antar anggotanya dari seluruh dunia. Konsep pengembangan geopark memadukan unsur keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity) dan keragaman budaya (cultural diversity). Para anggota yang tergabung dalam GGN memiliki kewajiban:

  • Melestarikan peninggalan geologi untuk generasi saat ini dan masa depan.
  • Mendidik dan mengajar masyarakat luas mengenai isu‐isu dalam ilmu geologi dan kaitannya dengan permasalahan lingkungan.
  • Memastikan pembangunan sosio‐ekonomi dan budaya yang berkelanjutan.
  • Membangun jembatan multi‐budaya untuk warisan dan konservasi dan pemeliharaan perbedaan budaya dan geologi, menggunakan skema partisipasi dan co‐partnership
  • Merangsan penelitian
  • Memberikan kontribusi secara aktif terhadap kehidupan jaringan melalui kerjasama inisiatif (komunikasi, publikasi, pertukaran informasi, partisipasi dalam pertemuan dan proyek‐proyek).
  • Kontribusi artikel ke GGN Newsletters, buku dan publikasi lainnya.

Namun, keputusan pemerintah ikut serta dalam GGN juga tidak boleh didasari sekedar ingin meramaikan komunitas GGN. Harus ada kajian yang menunjukkan manfaat berarti bergabungnya warisan geologi Indonesia ke dalam GGN bagi kepentingan nasional. Beberapa manfaat yang diperoleh dengan bergabung dengan GGN adalah:

  • Terpromosikan secara internasional melalui bendera UNESCO tanpa harus disertai dengan pembiayaan besar.
  • Penetapan GEOPARK NASIONAL sebagai anggota GGN UNESCO akan menjadi ikon baru pariwisata Indonesia yang berbasis masyarakat dan konservasi sehingga dapat Lebih menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung
  • Menarik minat investor luar negeri manakala geopark nasional telah resmi go-internasional, baik dari aspek konservasi, pendidikan, maupun pariwisata.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah memiliki aturan terkait pengelolaan kawasan lindung geologi dalam PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam PP No 26 Tahun 2008, Geopark dapat diasosiasikan dengan Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) yang terdiri atas kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi. Jika aturan pengelolaan zonasi untuk KCAG pada Pasal 104 PP No 26 Tahun 2008 dibandingkan dengan aturan pengelolaan GGN, maka akan tampak bahwa program GGN sebenarnya sejalan dengan kebijakan nasional terkait KCAG. Bahkan, sesungguhnya GGN memiliki konsep yang lebih komprehensif karena juga mengikutsertakan faktor hayati dan sosio-kultur di kawasan, tidak hanya faktor geologi semata.  Dengan demikian, keinginan pemerintah memasukkan kawasan KCAG nasional dalam keangotaan GGN perlu didukung. Dukungan ini semata-mata diberikan karena program GGN sejalan dengan kepentingan nasional. Jika pada perjalanannya ternyata arah program ini tidak lagi sejalan, maka pemerintah tidak perlu bersusah-payah untuk mengorbankan energi da sumber daya yang seharusnya dapat dibaktikan untuk negeri hanya untuk sebatas meraih status keanggotaan GGN semata.

Sementara terkait masalah sampah dan sarana penunjuk jalan di gunung Sibayak, solusinya dapat didekati dengan melihat kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi. Dalam Pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Pada Hutan Produksi (IUPSWA-HP) adalah izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan pelayanannya kegiatan pariwisata alam. Dalam Pasal 6 ayat 1 poin d, usaha yang dijalankan IUPSWA-HP salah satunya adalah wisata petualangan. Sementara dalam Pasal 6 ayat 5 disebutkan bahwa bentuk wisata petualangan aktivitas wisata yang memacu adrenaline dari pengunjung wisata alam, melalui aktivitas outbond, pengamatan melalui jembatan antar tajuk pohon (canopy trail), kabel luncur (flying fox), panjat tebing, penelusuran gua dan pendakian gunung. Dengan mengamati ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa objek wisata seperti Sibayak masuk dalam kategori wisata petualangan dan diselenggarakan oleh suatu lembaga yang memiliki IUPSWA-HP. Maka pemegang IUPSWA-HP gunung Sibayak otomatis juga memiliki kewajiban seperti tertuang dalam Pasal 22 ayat 1, terutama poin (h) mengamanatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah. Sedangkan untuk petunjuk juga disebutkan dalam Pasal 24 terkait pembangunan sarana wisata alam di areal kepentingan umum (ruang publik), pada poin (f), namun tidak disebutkan sebagai keharusan sebagaimana pengelolaan sampah dan limbah. Dengan demikian, maka pemegang IUPSWA-HP di Sibayak yang harus memenuhi kewajiban ini. Menurut Pasal 13, pemegang IUPSWA-HP adalah lembaga berupa Koperasi, BUMN, BUMD atau swasta. Pihak pemegang IUPSWA-HP di Sibayak ini lah yang perlu diperjelas terlebih dahulu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas-dinas terkait di daerah perlu melakukan penegakan terhadap aturan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

  1. Sub bidang lingkungan memuat tiga topik pemberitaan, yaitu permasalahan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran lingkungan oleh perusahaan/industri, dan pengembangan kawasan geopark.
  2. Kasus karhutla telah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan. Lima provinsi di Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan) dinyatakan rawan karhutla.
  3. Peristiwa pencemaran lingkungan oleh perusahaan/industri masih terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan tidak ditaatinya izin lingkungan oleh badan usaha/industri sesuai PP No 27 Tahun 2012, tidak terjaganya persyaratan kelaikan lingkungan yang seharusnya dilaporkan perusahaan setiap enam bulan dan di evaluasi oleh komisi penilai amdal, atau perolehan izin lingkungan yang menjadi syarat izin usaha sejak awal tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
  4. Pemerintah berencana menambahkan geosite Sibayak dan Sinabung dalam Geopark Kaldera Toba yang saat ini terdiri dari 16 geosite. Kondisi Sinabung yang belum stabil menjadikan Sibayak lebih prioritas untuk masuk sebagai geosite ke-17. Namun Sinabung memiliki kendala penanganan sampah dan marka/petunjuk terutama bagi pendaki.

REKOMENDASI

Dari hasil analisis tersebut dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

  1. Berdasarkan Inpres No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, penanganan karhutla harus dilakukan lintas sektoral dan bersifat multidimensi, melibatkan tiga menteri koordinator, 15 menteri, Jaksa Agung, Kepala BNPB dan BMKG, Panglima TNI, Kapolri, hingga para Gubernur dan Bupati/Walikota di daerah. Kendali utama penanganan ada pada Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, sehingga peran instansi ini diharapkan lebih besar lagi. Oleh karena itu, semua pihak yang disebutkan dalam Inpres No.11 Tahun 2015 tersebut diharapkan terlibat lebih aktif lagi dan memainkan peran sesuai dengan yang telah ditentukan dalam aturan, tidak hanya kementerian dan dinas lingkungan hidup dan kehutanan, TNI dan Polri.
  2. Catatan khusus mengenai amanat penanganan karhutla selain langkah pencegahan sebelum karhutla, penanganan saat karhutla, dan rehabilitas pasca karhutla, juga harus ditegakkannya proses hukum atas pelaku penyebab karhutla (diktum pertama Inpres No 11 Tahun 2015).
  3. Pemberian izin lingkungan sebaiknya tetap mentaati aturan dalam PP No. 27 Tahun 2012, demikian pula mekanisme pelaporan oleh perusahaan dan monitoring oleh komisi penilai amdal. Kementerian Lingkungan Hidup di Pusat dan semua jajarannya hinga ke daerah harus terus memastikan semua proses pemberian izin sesuai prosedur, jauh dari KKN dan tidak mengorbankan kepentingan umum dan rakyat banyak demi ambisi sekelompok pengusaha.
  4. Berdasarkan PP No 27 Tahun 2012, perusahaan akan mendapat sanksi administratif, namun jika pelanggaran terkait regulasi lainnya yang mencakup kepentingan umum, maka sanksi tambahan juga harus diberlakukan sesuai pelanggaran yang dilakukan.
  5. Semangat pemerintah untuk memasukkan kawasan-kawasan geopark nasional menjadi anggota GGN perlu didukung, selama arah dari program GGN memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional. Kepentingan nasional ni tertuang dalam PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mencantumkan geopark sebagai KCAG.
  6. Kondisi pengelolaan sampah di Sibayak merupakan tanggung jawab badan yang menjadi pemegang IUPSWA-HP di Sinabung, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus sebagai perpanjangan tangan Kementerian di daerah perlu memastikan pemegang IUPSWA-HP Sibayak dan mengusut pelaksanaan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan pengadaan marka/petunjuk pendakian di Sibayak, karena tidak menjadi kewajiban pemegang IUPSWA-HP maka dapat menjadi himbauan pemerintah untuk di adakan, atau pemerintah sendiri yang mengadakannya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau Pariwisata untuk meningkatkan wisata petualangan gunung Sibayak.

BIDANG POLHUKAM

Analisis isi media periode Agustus 2017 bersumber pada 401 data pemberitaan untuk keseluruhan data bidang kajian (ekuin, polhukam, dan kesra). Data pemberitaan tersebut bersumber pada  berita yang dipublikasikan oleh  media massa cetak (98,8%) dan media online (1,2%), yang mana berita secara spesifik ditentukan oleh tim kajian, dalam hal ini dilakukan oleh bagian penanda berita. Enam media massa yang telah ditentukan sebagai sumber data berita yaitu Waspada, Sumut Pos, Sinar Indonesia Baru, Riau Pos, Pontianak Pos, dan Analisa. Bidang Polhukam pada bulan Agustus memiliki persentase data pemberitaan sebanyak 17,2% (persentase keseluruhan bidang dapat dilihat pada gambar 1).

bidang-berita

Gambar 1. Bidang Berita

Pada bidang polhukam berita-berita diklasifikasikan menjadi tiga belas sub bidang yang telah ditentukan oleh Tim Kajian. Pada Gambar 2, dapat diketahui apa saja sub bidang tersebut beserta dengan jumlah persentasenya. Persentase terbesar dari berita bidang Polhukam adalah pemberitaan terkait dengan peraturan daerah (6,2%) dan kinerja aparatur (3,2%).

sub-bidang-berita-polhukam

Gambar 2. Sub Bidang Berita Polhukam

Pemberitaan terkait sub bidang peraturan daerah  (perda) lebih banyak memunculkan berita perda yang berkaitan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota (64%) dan pemerintah provinsi (32%), dan pemerintah pusat dan daerah (4%). Posisi penempatan berita terkait perda dapat dilihat pada Gambar 3. Media lebih banyak memunculkan berita dengan topik perda di headline (32%) dan halaman tengah (32%).  Sebagaimana diketahui bahwa penempatan berita sebagai headline dapat dikategorikan sebagai berita utama yang mencerminkan perhatian media terhadap peristiwa tertentu. Headline  dalam surat kabar merupakan representasi dari media tersebut dalam memandang penting tidaknya suatu peristiwa yang diberitakan. Berita headline tersebut lebih banyak muncul pada halaman utama dengan persentase 69,2%.

penempatan-berita-sub-bidang-perda

Gambar 3. Penempatan Berita Sub Bidang Perda

Topik Kajian Opini Publik Sub Bidang Perda

Di sub bidang Perda, salah satu yang diberitakan media adalah berita seputar pembatalan pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan (permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung (MA). Pada halaman surat kabar Medan Bisnis diberitakan terkait tema tersebut dengan judul berita “MA Batalkan Permenhub 26/2017, Taksi Online Tidak Perlu Izin”. Dalam pemberitaan tersebut melaporkan bahwa pembatalan permenhub 26/2017 tersebut dikarenakan bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang LLAJ. Medan Bisnis mengutip dari website MA bahwa keputusan MA tersebut didasarkan pada pasal-pasal dalam permenhub 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Aturan tersebut dijelaskan bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU LLAJ.  Sedikitnya terdapat 14 poin dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. MA menilai ke-14 poin tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada menteri perhubungan untuk mencabut pasal-pasal yang terkait dengan 14 poin dalam peraturan menteri tersebut. Majelis yang terdiri Supandi, Is Sudaryono, dan Hary Djatmiko menilai penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi belum melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi. Pembatalan permenhub tersebut mengakibatkan transportasi yang termasuk kategori online seperti Grab Car, Go Car, dan Uber tidak perlu mengurus izin berdasarkan permenhub sebelumnya. Peneliti transportasi dari Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, juga angkat suara bahwa aturan pembatasan tarif juga ikut dianulir, sehingga pengaturan tarif taksi online dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Berita lainnya dengan judul “Permenhub 26 Dibatalkan, Organda akan Laporkan Hakim MA”. Pada berita ini mengungkapkan ketidaksetujuan DPC Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Medan dan Kesatuan Supir dan Pemilik Kenderaan (Kesper) Sumut terhadap pembatalan Permenhub 26/2017 tersebut. Berdasarkan kacamata organda pembatalan permenhub tersebut selain bisa memicu konflik horizontal antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis online, juga bertentangan dengan aturan UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu terkait dengan asas dan tujuan untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dengan moda angkutan lain. Bahkan Sekretaris DPC Organda Medan Jaya Sinaga mengungkapkan adanya kecurigaan oleh pihaknya bahwa pembatalan tersebut sebagai bentuk intervensi kelompok kepentingan tertentu.  Atas hal tersebut, Organda juga mengungkapkan akan melaporkan Hakim MA ke Komisi Yudisial.

Pro dan kontra keberadaan transportasi online saat ini masih mewarnai jasa tansportasi umum  di Indonesia. Pro oleh pengguna yang merasakan manfaatnya, pemilik jasa angkutan transportasi online yang tentu saja mendapatkan imbalan yang pantas atas usaha dari daya kreatifitas digital, pengemudi transportasi online yang bisa meningkatkan penghasilannya, namun kontra oleh pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum konvensional karena merasa terusik karena berkurangnya penghasilan oleh kehadiran tranpotasi online dan adanya rasa ketidakberpihakan aturan yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah telah mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.32 tahun 2016 (PM 32/2016) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraaan Bermotor Umum Tidak dalam trayek menuai kontroversi sejak kelahirannya pada bulan Maret tahun yang lalu. Setelah melalui penundaan pelaksanaan dan perdebatan yang cukup alot, revisi PM 32/2016 mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2017. Dengan dikeluarkannya permenhub ini tidak begitu saja menghilangkan pro dan kontra yang ada di berbagai kalangan.

Sebut saja Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) melalui laman cnnindonesia.com berpendapat seharusnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak perlu mengeluarkan aturan yang membatasi besaran tarif. Hipmi menilai bahwa tarif tersebut sebaiknya diserahkan saja ke mekanisme pasar. Sebab dengan persaingan tersebut, justru konsumen diuntungkan. Aturan tersebut justru dinilai mempersulit industri kreatif berkembang di Indonesia. Hal yang senada juga disampaikan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut justru dianggap tidak memberi jaminan kepastian hukum tapi malah membelenggu bisnis. Ada tiga poin  yang tidak memihak pada transportasi online, yaitu, batasan tarif atas dan bawah, pengaturan kuota yang diserahkan ke masing-masing pemerintahan daerah dan balik nama STNK dari individu ke badan atau perusahaan. Langkah ini dinilai kontra produktif dengan era industri  kreatif.

Mengamati perjalanan keberadaan transportasi online memang nampaknya cukup menggerus tenaga, waktu, dan juga materi yang tidak sedikit terutama bagi pemerintah dalam menempuh jalan menemukan solusi yang bisa menciptakan keamanan maupun ekonomi yang menguntungkan semua pihak. Dengan dikeluarkannya Permenhub No 26 tahun 2017 oleh Kementerian Perhubungan ini nampaknya belum cukup mumpuni dan masih punya celah hukum yang bisa saja lolos dari amatan penyusun regulasi. Langkah yang akan diambil oleh pemerintah nampaknya juga akan semakin panjang dan membutuhkan keterlibatan dari berbagai stakeholder dalam menyusun kembali aturan tersebut.

KESIMPULAN

  1. Pada bulan Agustus, persentase terbesar dari berita bidang Polhukam yang muncul di media massa adalah pemberitaan terkait dengan peraturan daerah (6,2%).
  2. Pembatalan pasal dalam permenhub nomer 26 tahun 2017 oleh Mahkamah Agung adalah salah satu diberitakan oleh media massa terkait dengan sub bidang peraturan daerah.
  3. Pembatalan pasal ini menjadi kontroversi yang berkelanjutan oleh berbagai kalangan masyarakat.
  4. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan tentunya akan melakukan kajian ulang terhadap aturan tersebut.

Dalam melakukan kajian ulang, Kementerian perhubungan seyogianya merangkul seluruh pemangku kepentingan/stake holder agar aturan tersebut nantinya dapat diterapkan diseluruh daerah untuk kepentingan masyarakat luas.

[1] Lima Daerah di Sumatera Rawan Karhutla, Analisa, 11 Agustus 2017, hal. 11

[2] Warga Desa Mulyorejo Keluhkan Polusi Pabrik Arang, Medan Bisnis, 30 Agustus 2017, hal. VII

[3] Waspada, 27 Agutustus 2017. Sibayak dan Sinabung Diusulkan Jadi Geopark. http://waspada.co.id/sumut/sibayak-dan-sinabung-diusulkan-jadi-geopark/

[4]http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357_geopark_dan_tata_ruang.pdf

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment