Home / Berita / Workshop Literasi Kominfo Peningkatan Kompetensi PPID Bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Paser

Workshop Literasi Kominfo Peningkatan Kompetensi PPID Bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Paser

workshop-literasi-kominfo-peningkatan-kompetensi-ppid-bagi-aparatur-pemerintah-kabupaten-paserPaser (6/9) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI melalui Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Paser melaksanakan Workshop Literasi Kominfo peningkatan kompetensi PPID bagi aparatur pemerintah Kabupaten Paser. Pembukaan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI Bidang Hukum, Prof.Dr.Henri Subiakto, MA, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Drs. Irbar Samekto, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, Kapolres Paser, Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot, Sekda Kab.Paser Futhur, nara sumber Sukartono Kabid Informasi Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, seluruh pimpinan SKPD Kabupaten Paser atau yang mewakili, Kepala Orgnisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Paser, selasa (6/9), di Pendopo Kantor Bupati Paser.
Sambutan dan arahan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan, Drs. Irbar Samekto,M.Si, dalam sambutannya mengatakan dalam UUD 1945 pasal 28 F diamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU KIP No 14 Tahun 2008 secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya.
Selanjutnya UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu. Dalam menjalankan pelayanan informasi yang cepat dan tepat dan sederhana setiap badan publik perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun pejabat fungsional lainnya seperti Pranata Humas, Arsiparis ataupun pengelola informasi dan dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Dengan memahami latar belakang asas, maksud dan tujuan UU KIP, memahami ketentuan yang terdapat dalam UU KIP, memahami ketentuan – ketentuan pelaksanaan UU KIP, memahami ketentuan-ketentuan standar layanan imformasi publik.
Kegiatan workshop Literasi Budaya Dokumnetasi PPID dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Paser Drs.H.Yusriansyah Syarkawi, M.Si, dalam sambutannya mengatakan, UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP mulai diberlakukan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2010, seiring dengan hal ini, saya memandang perlu upaya-upaya kita untuk mempelajari dan memahami serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan UU tersebut. Sehingga mampu direalisasikan yang salah satu implementasinya yaitu dengan menetapkan atau membentuk pejabat sebagai salah satu badan publik dengan fungsi dan tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus mampu menjalankan sekaligus berkomitmen untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalan UU keterbukaan Informasi Publik dengan sebaiknya-baiknya sehingga dapat menjamin kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan haknya.
Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Komunikasi Informatika (Kominfo) RI, Prof.Dr.Henri Subiakto, SH, sebagai nara sumber dalam paparannya menjelaskan, pokok-pokok Undang Undang KIP, culture of secrecy, sebelum berlakunya UU KIP, Badan publik wajib terbuka, kewajiban badan publik, macam informasi, informasi yagn wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Kedudukkan PPID, PPID ditetapkan oleh badan Publik dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh pejabat fungsional seperti Humas dan PPID bisa saling melengkapi dan mendukung. “PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik untuk memberitahukan badan publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada dibawah penguasaannya,” ujar Henri.
Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Infoirmatika RI Soekartono dalam paparannya menjelaskan, tata kelola Informasi Publik, tentang tujuan keterbukaan informasi publik yang tertuang dalam UU No 14 Tahun 2014. Yaitu menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana media elktronik dan non-elektronik.
Dalam penyediaan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan badan Publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenagannya kepada pemohon informasi Publik, selain infoprmasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Diharapkan hasil dari workshop literasi Kominfo PPID ini peserta mampu menjadi agent of change untuk implementasi UU KIP dan UU ITE dalam melayani masyarakat. Sehingga dapat memberikan manfaat derta pencerahan yang optimal, untuk mewujudkan Kabupaten Paser menjadi Good Government Governance.(marta)

Tags: , ,

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment