Home / Kajian Isu Publik / Bulan Juli 2107

Bulan Juli 2107

POLICY BRIEF

Bulan Juli 2107

Tim Analisis Isi Media

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

BIDANG EKUIN

Analisis isi (content analysis) adalah sebuah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Harold D. Lasswell, pelopor metode ini menggunakan teknik symbol coding yakni mencatat lambang atau pesan secara sistematis yang kemudian di interpretasi sehingga menjadi angka yang terukur, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah analisis yang terukur juga. Secara umum, analisis isi merupakan sebuah metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Disis lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Holsti menjelaskan juga bahwa bahwa metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Penjelasan metode diatas terkait dengan analisis isi media menggambarkkan bahwa ragam berita media yang ada akan menjelaskan dan menggambarkan sebuah opini masyarakat secara umum terkait dengan kondisi yang terjadi. Kajian analisis isi juga memiliki tujuan tertentu, sesuai dengan target kajian yang diharapkan. Dalam analisis isi yang dilakukan di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan ini, yang menjadi target analisis isi adalah terkait dengan pemberitaan media massa baik cetak maupun online terhadap apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja BBPPKI Medan. Kinerja pemerintah sebagai objek pemberitaan di media dapat dinilai dari seluruh pemberitaan media yang tersebar dengan menggunakan metode analisis isi media dengan membahas seluruh informasi tertulis dan tercetak pada media massa yang terbit. Media massa baik cetak maupun online menjadi sumber data dalam kajian analisis isi media ini. Sebagai syarat teknis agar data yang digunakan reliabel, maka pada kajian analisis isi media ini menggunakan seluruh populasi media yang terbit pada daerah kajian yang direpresentasikan menggunakan sampel media yang mewakili seluruh populasi media yang ada. Sedangkan yang menjadi unit analisis adalah seluruh berita yang memuat informasi terkait dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan pemerintah pusat dan daerah.  Kajian analisis isi yang dilaksanakan ini membagi kategori berita menjadi 3 (tiga) bidang yakni bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin). Secara parsial, kajian analisis ini membahas dan mengkaji salah satu bidang yakni bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Dalam Kajian Analisis Isi Media di wilayah kerja BBPPKI Medan ini untuk periode Juli 2017 ini, bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) akan menggambarkan kondisi, persepsi dan opini publik terkait dengan perkembangan pembangunan pada bidang tersebut yang tergambar melalui pemberitaan media surat kabar cetak maupun online.

Secara umum unit analisis kajian analisis isi pada bulan Juni 2017 berjumlah 226 buah. Unit analisis ini mencakup seluruh permasalahan dari ketiga bidang dimaksud. Proporsi jenis media dari total unit analisis adalah 99,6% bersumber dari media massa cetak dan hanya 0,4% yang bersumber dari media online. Sedangkan jenis suratkabar yang memberitakan berita yang dijadikan unit analisis seperti pada tabel 1.

nama-surat-kabar-yang-menjadi-sumber-unit-analisis

Gambar 1. Nama Surat kabar yang menjadi sumber unit analisis

Mayoritas unit analisis dalam kajian ini bersumber dari harian Analisa dengan persentase 41,7%, harian Waspada sebesar 22,35 dan harian Medan Bisnis dengan persentase sebesar 14,4%. Sementara itu, terdapat juga kontribusi dari surat kabar lain yakni harian Sumut pos dengan persentase 9%, harian Sinar Indonesia Baru 9% dan harian Riau pos dengan persentase sebesar 3,6%. Sementara itu, terkait dengan penempatan berita, mayoritas berita yang menjadi unit analisis ditempatkan pada halaman tengah dengan persentase 48%, berita yang menjadi headline surat kabar dengan persentase 35%. Unit analisis lain yang menjadi bagian dari kajian analisis isi ini berada pada halaman depan dan halaman belakang surat kabar dengan masing masing sebesar 11% dan 6%. Untuk lebih jelas terkait dengan penempatan berita sebagai unit analisis dapat dilihat pada gambar 2.

penempatan-berita-yang-menjadi-unit-analisis

Gambar 2. Penempatan berita yang menjadi unit analisis.

Format berita adalah bentuk berita yang menggambarkan jenis penyajian berita pada suratkabar. Perbedaan format berita ini disesuaikan dengan beberapa hal seperti sumber berita, narasumber serta kajian analisis penulis yang memiliki tujuan tertentu. Dalam kajian analisis isi ini format berita didominasi oleh berita yang berbentuk liputan atau laporan dengan persentase 83%, berbentuk berita singkat sebesar 11%. Sementara itu, format berita lainnya adalah berbentuk  rangkuman, opini dan editorial dengan masing masing persentase sebesar 3%, 2% dan 1%  . gambaran tentang format berita ini seperti terlihat pada gambar 3.

format-berita-unit-analisis

Gambar 3. Format berita unit analisis

Seluruh unit analisis yang ada sebanyak 226 buah merupakan bagian dari pemberitaan yang memuat ketiga bidang yakni bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Polhukam), Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Hasil pengolahan data kajian analisis isi ini menyebutkan bahwa terdapat 12% diantara unit analisis ini yang membahas dan menyoroti bidang berita Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin). Dari total 12% ini, maka dapat diklasifikasi sub bidang berita Ekonomi, Keuangan dan Industri seperti tertera pada gambar 4.

sub-bidang-berita-ekuin

Gambar 4. Sub bidang berita Ekuin

Sub berita bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) didominasi oleh topik dan permasalahan yang terkait dengan ekonomi mikro dengan persentase 44%, ekonomi makro 30% serta topik dan permasalahan pariwisata dengan persentase 26%. Dapat dijelaskan topik terkait dengan ekonomi mikro adalah berupa kelangkaan LPG 3 kilogram dibeberapa daerah yang cukup meresahkan warga, kenaikan tarif listrik yang akan memicu inflasi, patokan harga beli beras oleh pemerintah serta pengembangan dan pemberdayaan industri kreatif lainnya. Sementara itu topik yang terkait dengan ekonomi makro adalah berupa mekanisme perizinan usaha bagi kalangan UMKM, manajemen dan tata kelola BPJS ketenaga kerjaan, efisiensi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, kebijakan agresif pemerintah dalam mengundang investor, nilai ekspor dan kondisi inflasi di beberapa daerah serta sorotan terkait dengan kondisi defisit keuangan pemerintah daerah yang dapat berimbas pada ekonomi nasional. Sedangkan sub bidang berita ekuin yakni yang terkait dengan pariwisata adalah menyoroti beberapa hal seperti kebutuhan investor dalam mengembangkan potensi pariwisata dibeberapa daerah, kesamaan visi berbagai pihak dalam mengembangkan kawasan Danau Toba, potensi kekayaan kuliner bagian dari keunggulan wisata di berbagai daerah dan tingkat kunjungan wisatawan dari berbagai negara di beberapa daerah di Sumatera Utara.

Kredibilitas berita dapat dinilai dari beberapa hal diantaranya sumber berita itu sendiri. Kajian analisis ini ini juga mengungkat tentang sumber utama pemberitaan. Hasil kajian menunjukan bahwa mayoritas atau 43,9% sumber informasi berita berasal dari pihak eksekutif yakni presiden, wakil presiden, gubernur, bupati atau walikota dan jajaran ke bawah lainnya. Selain eksekutif, sumber utama lainnya media atau wartawan itu sendiri dengan persentase  25,5%, bersumber dari masyarakat atau tokoh masyarakat dengan persentase 23,4% . sementara itu, terdapat sumber lain seperti, pihak legislatif dan pihak judukatif dengan persentase yang tidak terlalu signifikan

Tone berita akan menunjukan secara tidak langsung partisipasi media dan sumber informasi dalam mendukung atau menolak sebuah kebijakan yang dilakukan. Mengidentifikasi tone berita dapat dilakukan dengan membaca secara seksama dan tuntas seluruh berita yang dipublish di media tersebut. Tone berita juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat keberpihakan berbagai sumber atas topik yang sedang dibahas. Pada gambar 5 terlihat gambaran tone berita dimana, mayoritas unit analisis bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun dengan persentase 59%. Sementara itu, tone bersifat positif juga sangat signifikan jumlahnya dengan persentase 39,6% dan hanya 1,4% tone berita yang bersifat negatif atau tidak mendukung.

tone-berita-pada-unit-analisis

Gambar 5. Tone berita pada unit analisis

Selain tone berita, keberimbangan berita juga menjadi tolak ukur terkait dengan keakuratan dan ketajaman berita. Semakin akurat berita yang diberitakan, maka tingkat kebenaran informasi yang terkandung didalammnya akan semakin tinggi. Gambar 6 menunjukan bahwa terdapat 68% berita yang melewati tahapan both side coverage (liputan dua sisi). Sementara itu masih terdapat 32% berita yang hanya melewati tahapan one side coverage (liputan satu sisi saja).

keberimbangan-berita

Gambar 6. Keberimbangan berita.

KESIMPULAN.

Kajian analisis isi bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) pada edisi Juli 2017 menunjukan bahwa tingkat keragaman topik, berita dan pembahasan semakin meluas. Untuk topik yang berkaitan dengan ekonomi mikro, dapat digambarkan bahwa masalah klasik yakni kelangkaan kebutuhan warga seperti gas elpiji bersubsidi, tariff listrik, harga produk petani tetap menjadi topik primadona yang dipublis di media massa cetak maupun online. Namun demikian, ada sebuah topik popular yang saat ini mendapat sorotan pihak melalui pemberitaan suratkabar yakni terkait dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, khususnya bagi kalangan pelaku UMKM. Ekonomi makro juga memiliki topik yang tidak kalah menarik. Dalam kajian analisis isi ini topik yang terkait dengan ekonomi makro adalah masalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya menarik investor baik local maupun investor asing. Hal ini memang masing sangat dibutuhkan ditengah tingginya aktivitas ekonomi, industry serta sumber daya alam yang melimpah, sehingga dibutuhkan modal untuk mengelola dan mengubahnya menjadi produktif. Topik lainnya terkiat dengan ekonomi makro adalah terkiat dengan pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang berkontribusi secara langsung pada kondisi ekonomi nasional. Upaya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran baik pemerintah daerah maupun pusat diharapkan akan menjaga stabilitas ekonomi secara nasional. Kondisi keuangan deficit diharapkan tidak akan terjadi karena kondisi defisit menunjukan bahwa kas flow antara saldo dan pengeluaran tidak berimbang sehingga dapat merusak tatanan penggunaan keuangan sebuah organisasi. Sementara itu, topik yang terkait dengan pariwisata juga masih bersifat klasif seperti ide, wacana dan kebijakan pengembangan objek wisata di berbagai daerah, konsep penataan Danau Toba dengan menyatukan persepsi berbagai pihak, hingga ide untuk menjadikan wisata kuliner sebagai bagian dari keunggulan wisata yang dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun manca negara.

Tingkat keakuratan dari seluruh unit analisis dalam kajian ini dapat dikatakan baik dengan mempertimbangan beberapa faktor. Faktor utama adalah yang terkait dengan sumber utama pemberitaan yang mayoritas berasal dari para pembuat kebijakan yakni pihak eksekutif. Disisi lainnya, keberimbangan berita, dimana 68% diantara unit analisis telah melewati tahapan koreksi dan pengecekan dari lebih dari satu sumber dan minimal dari dua sisi menunjukan bahwa berita yang terjadi cukup aktual dan tajam. Tone berita juga menggambarkan tentang bagaimana pers atau media memposisikan dirinya dalam memberikan opini melalui alur pemberitaan media. Tone berita juga menunjukan bagaimana khalayak yang berkolaborasi dengan media mengarahkan dan membentuk opini terkait dengan pembahasan topik tertentu yang dirangkai dalam sebuah pemberitaan. Hasil kajian analisis isi ini menjelaskan bahwa mayoritas tone berita bersifat netral dengan persentase 59%. Bahkan tone berita yang bersifat mendukung juga signifikan dengan persentase 39,6%. Hanya terdapat 1,4% tone berita yang bersifat negatif atau tidak mendukung.

REKOMENDASI

  1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta satuan kerja teknis lainnya diharapkan selalu melakukan monitoring distribusi kebutuhan pokok masyarakat secara periodik seperti gas bersubsidi, harga kebutuhan pokok dan lainnya untuk memastikan tidak pernah ada kelangkaan atau kenaikan harga tidak wajar pada komoditi yang sangat dibutuhkan masyarakat.
  2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dinas terkait di daerah hendaknya lebih membumikan konsep ekonomi kreatif dengan melakukan pendataan potensi potensi ekonomi kreatif yang ada.
  3. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Perusahaan Negara PLN hendaknya menjadikan kondisi ekonomi masyarakat secara umum dalam menyusun kebijakan kenaikan tarif listrik sehingga tidak menimbulkan inflasi yang merusak ekonomi nasional.
  4. Upaya peningkatan kapasitas tujuan wisata Danau Toba, hendaknya dipercepat, dengan menyatukan persepsi seluruh stakeholder yang ada, karena kondisi Danau Toba yang kaya akan nilai pariwisata hanya membutuhkan konsep manajemen semata dalam memastikan Danau Toba menjadi tujuan wisata dunia.

BIDANG KESRA

Pada bulan Juli 2017, tim Kajian Opini Publik (KOP) mengamati 226 data pemberitaan yang bersumber dari 99,6% medua cetak dan 0,4% media online. Berita-berita tersebut sebagian besar ditempatkan pada halaman headline (35%) dan halaman tengah (48%), yang mayoritas berupa liputan (83%) dan bersifat informatif (65,8%).  Topik yang paling banyak di angkat dari kesemua topik yang dikaji oleh tim adalah bidang Kesejahteraan Rakyat (kesra) yang mencapai 69%.

Bidang Kesra memang sering menjadi berita dengan porsi yang besar karena berita-berita pada  bidang ini terkait secara langsung dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesehariannya.  Sub topik yang dikaji dalam bidang kesra sendiri juga beragam. Komposisi berita bidang Kesra hasil identifikasi tim KOP ditunjukkan pada Gambar 1.

persentase-komposisi-berita-berita-bidang-kesra-bulan-juli-2017

Gambar 1. Persentase Komposisi Berita-berita Bidang Kesra Bulan Juli 2017

Pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa persentase terbesar dari berita bidang Kesra adalah pemberitaan terkait masalah lingkungan (18,0%), infrastruktur (15,1%) dan bencana alam (9,7%).  Ketiga masalah ini memang terus menjadi masalah yang sering muncul dalam pemberitaan, namun ter kadang persentase dan peringkatnya mengalami perubahan.  Pada berita-berita yang didalami, masalah lingkungan yang mencuat pada bulan Juni 2017 adalah masalah limbah, kerusakan hutan, dan penataan kawasan konservasi. Sedangkan untuk masalah infrastruktur, berita yang muncul adalah berita tentang kerusakan jalan, kerusakan jembatan, serta pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, jaringan kereta api, dan dermaga,. Terakhir, untuk masalah bencana alam berita yang muncul adalah terkait erupsi sinabung, banjir, longsor, gempa, angin kencang, kemarau panjang, kebakaran dan kabut asap .

Lingkungan

Di bidang lingkungan, berita mengenai pencemaran limbah di pabrik kelapa sawit di pangkalan susu adalah salah satunya. Menariknya, menurut warga sekitar yang menjadi sumber berita pencemaran itu telah berlangsung puluhan tahun namun tidak ada penindakan dari instansi terkait. Pencemaran ini terjadi di anak sungai di perbatasan Kelurahan Bukitkubu, Besitang dengan Desa Sei Mera, Pangkalansusu, yang menyebabkan punahnya biota laut di sekitarnya. Air sungai menjadi berwarna hitam kecoklatan dan perih di mata.

Masalah lingkungan lainnya adalah kerusakan hutan. Ironisnya, dalam salah satu pemberitaan, kerusakan hutan justru terjadi pada hutan lindung akibat pembukaan jalan.  Peristiwa ini terjadi di kawasan hutan lindung register I/A Tormatutung. Kerusakan ini akibat pembangunan jalan enclave Silumilit yang menyalahi titik koordinat, sehingga menyerobot area hutan lindung. Dampak dari kesalahan ini selain kerusakan hutan lindung adalah timbulnya longsor dan masuknya perambah liar. Mengingat seriusnya pelanggaran ini, salah seorang kader konservasi alam, Faisal Dolok Saribu mengadukan kesalahan ini kepada Unit Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Setelah ada protes dari masyarakat, baru PT DJRP (perusahaan yang melakukan pembukaan jalan) pelan-pelan menarik alat berat dari lokasi kesalahan koordinat. Namun, kerusakan yang timbul dibiarkan tanpa perbaikan sehingga terjadi longsor. Kiri-kanan jalan yang digarap menjadi incaran para perambah, dan setelah ditinggalkan dalam kondisi longsor para perambah benar-benar masuk merambah kawasan hutan lindung.

Topik lain yang juga menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah konservasi kawasan, terutam kawasan Geopark Kaldera Toba. Wakil Gubernur Sumater Utara memimpin pembahasan Geopark Kaldera Toba terkait rekomendasi UNESCO, untuk kemudian diajukan kembali sebagai anggota UNESCO Global Geopark pada 30 Oktober 2017. Ia juga menargetkan Master Plan Geopark Kladera Toba harus selesai akhir Oktober 2017 dan mengingatkan semua pihak agar tidak jalan sendiri-sendiri dalam pengembangan kawasan Geopark di Sumatera Utara ini. Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang dikhususkan pada studi pengembangan budidaya perikanan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba. Dalam FGD yang dihadiri Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Riset & SDM KKP, Staf Ahli Kepresidenan, DPRD Sumatera Utara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, dan Direktorat i Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup tersebut, diakui bahwa studi ini harus melibatkan berbagai sektor seperti pariwisata, lingkungan hidup, perikanan, kehutanan, pertanian dan perkebunan dan harus dibagi dengan jelas peran dan kewenangannya dalam pengembangan KJA di kawasan Geopark.

Infrastruktur

Di bidang infrastruktur, kerusakan sarana publik masih mendominasi pemberitaan. Kerusakan itu salah satunya adalah kerusakan jembatan penghubung jalan luar  lingkar parapat yang terbuat dari kayu gelondongan dan berisiko ambruk. Selain kayu jembatan yang mulai rapuh, jembatan juga menyempit sehingga hanya dapat dipakai untuk satu arah dan bergantian ketika melintasi jembatan.

Kerusakan sarana lainnya adalah kerusakan jalan. Informasi yang sangat mencengangkan di antaranya adalah laporan panjang kerusakan jalan provinsi di Sumatera Utara yang mencapai angka 584.301 km. Angka kerusakan jalan total tentu saja dapat bertambah lagi jika dijumlahkan dengan panjang jalan nasional dan kabupaten/kota yang rusak. Keresahan masyarakat akibat jalan rusak bahkan diekspresikan oleh warga martubung dengan mengumpulkan koin dan menyerahkannya kepada DPRD Sumatera Utara, sebagai sindiran untuk membantu dana pemerintah memperbaiki jalan Titi Pahlawan yang rusak parah. Kerusakan jalan juga terjadi di daerah Aksara, Tapian Nauli Pasar I Sunggal, dan Kwala Bekala, Medan; Jalan Letnan Umar Baki Binjai Barat yang rusak karena kendaraan yang melintas melebihi tonase; Jalan penghubung antar desa di Karo (Talingkuta-Kutambaru, Kutambaru-Tigasiempat, Pernantin, Sukababo, Kutagugung, dan Pergendangen, Sukaramai-Barungkersab, Barungkersab-Kutambaru); jalan rusak yang sudah memakan korban di Kuala, Salapian dan Bahorok, Kabupaten Langkat; dan jalan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan di Susoh, Aceh Barat Daya.

Dalam hal pengembangan infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi diberitakan beberapa rencana pembangunan, di antaranya pembangunan dermaga Tongging dan jalur alternatif Karo-Langkat. Kementerian Perhubungan juga berencana membangun jalur kereta api Medan-Danau Toba. Berita lainnya adalah berita terkait jalan tol, di antaranya tol Tebingtinggi-Kualanamu yang ditargetkan selesai Mei 2018, tol Medan-Sei Rampah yang dijadwalkan dapat beroperasi penuh akhir tahun ini, dan tol Pekanbaru-Dumai yang telah mencapai 7 km dan diharapkan selesai akhir tahun ini. Pemerintahkota Pekanbaru juga merespon kemacetan yang sering terjadi di jalan masuk ibukota Riau tersebut, Jalan Soebrantas dengan merencanakan proyek pelebaran jalan. Informasi pengembangan infrastruktur lainnya adalah berita gembira atas prestasi Bandara Kualanamu meraih penghargaan bintang 4 dari Skytrax. Hal ini menjadikan Bandara Kualanamu menjadi bandara terbaik di Indonesia (satu-satunya bandara bintang 4 Skytrax di Indonesia). Selanjutnya, bandara Kualanamu menargetkan bintang 5 dengan mengembangkan hotel bintang 3 di lantai mezzanine, terminal penumpang pesawat dan “cargo village”. Saat ini bandara Kualanamu juga merupakan satu-satunya bandara di Indonesia dengan jaringan kereta api, sementara bandara Soekarno-Hatta yang mendapa bintang 3 Skytrax akan saat ini sedang membangun jaringan kereta api bandara.

Bencana Alam

Setelah dikabarkan peningkatan volume kubah lava pada awal Juli  2017, erupsi Sinabung akhirnya benar-benar terjadi lagi. Selasa, 18 Juli 2017, sekitar pukul 10.00, Sinabung erupsi dengan semburan setinggi 3000 meter dan gempa 270 detik. Status Sinabung ada pada level IV awas, dengan kandunga 1,7 juta ton lava yang berpotensi erupsi dan meluncurkan awan panas secara mendadak. Sementara mitigasi  bencana Sinabung, relokasi mandiri pengungsi disiapkan untuk memasuki tahap III. Bupati Karo menyatakan bahwa pada Agustus 2017 diupayakan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di posko-posko karena sudah di relokasi ke hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap). Erupsi Gunung Sinabung yang telah berlangsung sejak 2010 dan tidak dapat diprediksi kapan akan mereda memang telah menimbulkan suatu persoalan baru, yaitu persoalan pengungsi.

Selain erupsi, bencana lainnya yang menjadi berita adalah gempa yang mengguncang Tapanuli Selatan pada 14 Juli 2017. Gempa ini menyebabkan beberapa rumah rusak ringan hingga berat di Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya. Meskipun dengan magnitude 4,6 SR, namun gempa yang berpusat pada 6 km barat laut Padangsidimpuan dengan kedalaman 10 km ini terasa hingga ke Padanglawas, Padanglawas Utara, hinga ke Rokan Hulu Provinsi Riau. Namun sejauh ini dilaporkan tidak ada korban jiwa.

Berita bencana alam selama Juli 2017 juga mengabarkan angin kencang (puting beliung) yang menerjang Deliserdang, terutama di Percut Sei Tuan. Akibatnya listrik padam dan dilaporkan 28 unit rumah warga rusak ringan dan sedang. Sedangkan di Simalungun, hujan lebat bercampur es, angin kencang dan petir merusak puluhan ton tanaman tomat. Butiran es seukuran kelereng menyebabkan tomat-tomat budidaya warga pecah-pecah sehingga merugi. Dilaporkan pula angin kencang dan petir merusak beberapa rumah warga dan gedung pemerintah. Akibat angin yang sangat kencang banyak atap seng yang beterbangan.

Bencana yang cukup memilukan adalah beberapa bencana yang menimpa kawasan Aceh Barat. Setelah beberap saat dilanda kekeringan, 2000 Ha sawah akhirnya terlantar. Kemudian disusul dengan kebakaran lahan gambut yang parah. Hingga 22 Juli, dilaporkan kebakaran lahan gabut semakin parah hingga harus mengungsikan warga. Tak hanya di Aceh Barat, kebakaran meluas hingga terpantau 35 titik api di seluruh Aceh, dan bertambah lagi menjadi 49 titik api di Aceh pada 27 Juli. Cuaca panas semakin menyulitkan pemadaman, sehingga BNPB memutuskan melakukan water bombing (pemadaman melalui udara menggunakan pesawat pembom air). Warga terpaksa meninggalkan huniannya dan mengungsi secara mandiri ke rumah saudara, karena belum dilaporkan ketersediaan lokasi pengungsian. Asap pekat dan berbau akibat kebakaran sudah pada taraf membahayakan dan mengancam kesehatan.

Masalah lainnya yang juga mewarnai berita terkait bencana alam adalah banjir dan longsor di beberapa daerah. Di Medan, banjir dilaporkan terjadi di Titi Rante, Medan Baru, yang sudah menjadi rutinitas tahunan sehingga warga mengeluh. Sedangkan di Simalungun, banjir juga terjadi di Panei Tongah. Banjir yang sudah terjadi berulangkali ini mengganggu jalur transportasi yang menguhubungkan Pematangsiantar-Pematangraya-Saribodolok hinga ke Brastagi Kabupaten Karo. Sementara longsor juga memutus jalur lintas Asahan-Simalungun. Kendaraan roda empat otomatis tidak dapat melintas karena risiko kecelakaan yang besar. Pasalnya sebelumnya telah terjadi longsor dengan dimensi 3×10 meter, namun dengan kejadian ini longsor bertambah menjadi 5×10 meter sehingga sangat membahayakan pengguna jalan.

Rekomendasi

Di bidang lingkungan, masalah pencemaran air karena pembuangan limbah pabrik sebenarnya dapat dicegah sejak awal. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui pengurusan izin usaha, dengan menyertakan syarat kelaikan ramah lingkungan dan penerapan aturan standar pengelolaan limbah. Pengurusan AMDAL juga tentu menyertakan syarat pengelolaan limbah yang aman. Namun jika pencemaran tetap terjadi, bahkan bertahun-tahun, maka dapat diduga ada masalah dalam penegakan aturan dan pengawasan. Di sisi ini, pemerintah melalui instansi terkait, bahkan bila perlu melibatkan aparat penegak hukum. Tindakan ini harus diambil sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, jika tidak dikhawatirkan pemerintah ditengarai memihak pengusaha karena membiarkan pencemaran. Sanksi yang tegas perlu dijatuhkan jika pelanggar tidak mengindahkan aturan ini, karena kerusakan lingkungan yang dilakukan segelintir pihak dampaknya akan dirasakan oleh semua, bukan hanya pelanggar saja.

Masih di bidang lingkungan, masalah perusakan hutan juga sebenarnya memiliki solusi yang mirip. Namun, jika berkaca pada kasus perusakan hutan yang juga diberitakan bulan sebelumnya (Juni 2017) maka harus ada solusi tambahan untuk mencegah kerusakan hutan. Selain penegakan aturan dan pengawasannya, juga harus disusun pola koordinasi antar pihak (provinsi-kab/kota, pusat-daerah, pemerintah-pengusaha) dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk pembangunan infrastruktur di sekitarnya. Selain itu, penguatan peran kader lingkungan juga perlu ada, karena dalam banyak kasus, kader lingkungan yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar yang sering mengungkap adanya pelanggaran aturan terkait pelestarian lingkungan dan penjagaan kawasan konservasi.

Untuk topik terakhir yang mencuat di bidang lingkungan, yaitu konservasi kawasan Geopark Kaldera Toba. Sebenarnya tidak perlu ada rekomendasi khusus terkait topik ini karena tidak ada masalah yang diberitakan terkait isu Kesra. Namun, dapat diberikan beberapa saran terkait topik ini. Pertama, dalam upaya mengusulkan kembali kawasan Geopark Kaldera Toba menjadi anggota UNESCO Global Geopark, harus senantiasa dipertimbangkan apa manfaatkan keanggotaan tersebut bagi masyarakat. Jadi, motivasi pengerjaan lima rekomendasi dari UNESCO tidak semata-mata hanya untuk memuaskan UNESCO dan menjadi anggota Gobal Geopark, namun dilandasi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedua, terkait rekomendasi FGD mengenai riset KJA, semua pihak yang disebutkan untuk berkolaborasi perlu di dorong untuk benar-benar turut andil dan berpartisipasi. Pemerintah dapat berperan lebih dalam hal ini, mengingat MAI bukan unsur pemerintah. Dengan berperan aktifnya pemerintah dalam ide-ide riset KJA dan memotori kolaborasi para pihak yang direkomendasikan melalui FGD, maka pemerintah akan lebih kuat karena memiliki kewenangan dan dapat menyusun regulasi-regulasi yang mendukung tujuan pengembangan riset untuk pemanfaatan KJA yang berkesinambungan dan menyeluruh.

Di bidang infrastruktur, masalah klasik yang terus muncul adalah kerusakan infrastrktur, terutama di bidang transportasi. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan memang sering diberitakan rusak di mana-mana. Salah satu penyebab masih banyaknya kerusakan jalan (jika bulan Juni banyak di beritakan mengenai jalan nasional yang menjadi tanggungjawan BBPJN, maka bulan Juli pemberitaan banyak menyentuh jalan provinsi) adalah  laporan tentang serapan anggaran perbaikan dan pembangunan jalan yang rendah karena banyak kasus putus kontrak. Kondisi putus kontrak ini yang perlu disiasati. Jika putus kontrak memang terjadi berulang dan menggejala, maka pengkondisian agar pihak yang menerima kontrak tidak dengan mudah memutuskannya dan tetap menjalankan kontrak proyek sesuai spesifikasi harus dilakukan. Dalam setiap kontrak, aturan yang mengikat bagi kontraktor infrastruktur tentu sudah disiapkan. Namun jika putus kontrak masih sering terjadi, maka kemungkinannya adalah aturan tersebut tidak cukup mengikat sehingga kontraktor masih dapat memutusnya atau tidak ada pengawasan dan sanksi memadai terhadap kontraktor untuk memastikan mereka tetap menepati kontrak. Syarat bebas KKN mutlak harus dipenuhi oleh unsur pemerintah maupun kontraktor dalam hal ini. Demikian juga dalam pembangunan infrastruktur baru. Di sisi lain, fasilitas monitoring dan pelaporan kondisi infrastruktur harus dibuka ke publik. Jika sudah ada, maka respon terhadap laporan kerusakan yang masuk harus diperbaiki lebih baik lagi. Jadwal perbaikan dan pembangunan juga mungkin akan perlu untuk dibuka ke publik, sehingga masayarakat dapat memastikan bahwa laporan mereka telah diproses dan waktu pengerjaannnya dapat diprediksi. Tidak lupa, edukasi masyarakat tentang bagaimana penggunaan fasilitas umum yang bertanggungjawab juga perlu dilakukan. Sehingga masyarakat mencintai dan memiliki kesadaran untuk merawat infrastruktur tersebut sebagai wujud kepedulian. Perlu disusun aturan penggunaan bagi masyarakat, apa yang boleh dan tak boleh dilakukan, berikut reward dan punishment.

Terkait keberhasilan pencapaian prestasi oleh Kuala Namu International Airport (KNIA), tidak ada rekomendasi khusus yang dapat diberikan. Justru perolehan ini harus mendapat apresiasi, apalagi sampai dinilai lebih baik daripada bandara Soekarno-Hatta di ibukota. Angkasa Pura II (AP II) sebagai pengelola KNIA tentu telah memiliki prosedur dan standar pengembangan dan pelayanan bandara. Namun, peroleh bintang 4 Skytrax untuk KNIA ini tidak serta merta menjadikan boleh berpuas diri, karena yang paling penting untuk dimintai penilaiannya adalah pengguna jasa bandara, bukan Sytrax, walaupun tentu penilaian dari Skytrax tentu memiliki relevansi dengan persepsi pengguna jasa bandara. Apakah benar bahwa tidak ada lagi penumpang yang kecewa dengan pelayanan di KNIA? Atau, benarkah semua saran penngguna jasa bandara KNIA telah direalisasikan? Yang paling ditunggu adalah laporan evaluasi dari pengguna jasa bandara, dan tentu saja kerja keras untuk terus melakukan perbaikan tanpa atau dengan penghargaan.

Di bidang bencana alam, keseluruhan penanganan bencana tersebut harus tunduk pada aturan penanganan bencana yang telah dirancang dengan baik pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Secara umum, penanggulangan bencana meliputi tahap pre bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Jadi, penanganan bencana sudah dimulai dari sebelum bencana terjadi. Kondisi sebelum bencana terjadi ini pun dibagi menjadi dua sub kondisi, yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. Kemudian, masing-masing sub kondisi ini pun memiliki rangkaian tahapan penyelenggaraannya sendiri-sendiri. Misalnya, dalam situasi tidak terjadi bencana, maka langkah-langkah penanggulanganyang dilakukan adalah perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Kemudian, setiap tahapan tersebut memiliki beberapa karakteristik dalam penerapannya. Misalnya,perencanaan penanggulangan bencan, karakteristik penerapannya ditetapkan dalam Pasal 6 PP No 21 Tahun 2008 tersebut, yaitu: merupakan bagian dari perencanaan pembangunan; disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya; meliputi: pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia; ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun dan ditinjau setiap 2 tahun. Itu baru rincian karakteristik tahapan pertama (perencanaan penanggulangan bencana) dari sub kondisi pertama (situasi tidak terjadi bencana), dari kondisi/tahap pertama (pra bencana). Jadi, jika mengacu pada pemberitaan proses penanggulangan bencan erupsi Sinabung misalnya. Munculnya masalah dalam proses relokasi mandiri, maka hal ini tentu tidak terlepas dari adanya pelaksanaan proses penanggulangan di lapangan yang realiasasinya tidak sama dengan aturan pada PP No 21 tahun 2008 tersebut, terlepas dari kendala yang dihadapi pelaksananya, misalnya penyiapan lahan untuk huntara dan huntap, atau penyelesaian huntara dan huntap yang tidak sesuai jadwal. Namun, upaya penanggulangan harus disiapkan dengan matang, bahkan sejak  perencanaanya seperti jabaran pada PP tersebut. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah bencana ini adalah pastikan semua prosedur dilaksanakan sesuai aturan PP Nomor 21, dan antisipasi secepat mungkin setiap kendala yang memungkinkan pelaksanaan tidak sesuai panduan. Semua pihak wajib bekerja sama agar semua proses dan tahap mitigasi berjalan ideal dan bebas hambatan, baik dari jajaran BNPB-BPBD maupun jenjang pemerintah pusat-daerah, serta masyarakat di lokasi bencana.

BIDANG POLHUKAM

Analisis isi media bulan Juni 2017 menggunakan enam media massa yaitu Analisa, Medan Bisnis, Riau Pos, Sinar Indonesia Baru, Sumut Pos, dan Waspada. Pada diagram 1 dapat diketahui bahwa Analisa menampilkan persentase sumber berita yang paling banyak yaitu 45,0%, disusul oleh Waspada sekitar 26%, serta Medan Bisnis sekitar  13%.

nama-surat-kabar

Gambar 1. Nama Surat Kabar

Dari enam media massa tersebut dikelompokkan berdasarkan tiga bidang berita yaitu Kesejahteraan Rakyat (kesra), Ekonomi, Keuangan, dan Industri (ekuin), dan Politik, Hukum dan Keamanan (polhukam). Pada analisis isi media ini yang akan difokuskan pembahasannya pada bidang polhukam. Pada gambar 2 dapat terlihat bahwa bidang Politik, Hukum dan Keamanan memiliki persentase sebesar 19%.

bidang-berita

Gambar 2. Bidang Berita

Pada sub bidang polhukam terbagi menjadi tiga belas sub bidang berita yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil olah data maka berita yang paling mendominasi dan menjadi perhatian media adalah pada sub bidang kinerja aparatur yaitu sebesar 5,4%. Disusul oleh peraturan daerah 5,0%.

sub-bidang-berita-polhukam

Gambar 3. Sub Bidang Berita Polhukam

Berdasarkan penempatan berita pada halaman media kinerja aparatur umumya mendapat posi 40% pada halaman tengah dan 33,3% pada headline. Hal ini menandakan bahwa media cukup menyoroti permasalahan yang terjadi di aparatur negara.

penempatan-berita-sub-bidang-peraturan-daerah

Gambar 4. Penempatan berita sub bidang peraturan daerah

Pada sub bidang kinerja aparatur, tone pemberitaan media massa dalam memberitakan kinerja pemerintah lebih kearah negatif. Hal ini terlihat pada berita yang terkait dengan sub bidang tersebut, misalnya Harian Waspada dengan judul berita “Dana desa Aceh Utara berbau Korupsi”, mengungkapkan adanya kasus korupsi di sejumlah proyek fisik dan non fisik yang dibiayai dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, di Kabupaten Aceh Utara. Pada harian SIB, juga memberitakan kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah, dengan judul berita, “ Korupsi Pengadaaan Komputer Tak Sesuai Spesifikasi, Mantan Kadis Pendidikan Dairi dan Lima Terdakwa lainnya Jalani Sidang Perdana”. Berita lainnya dengan judul “Pemberitan Upeti mencuat dalam Pelantikan Pejabat Eselon Pemkab Asahan ”, mengungkapkan adanya dugaan pungli terhadap pejabat eselon yang dilantik. Selanjutnya SIB juga memberitakan terkait dugaan proyek fiktif ADD desa Siofa Ewali Selatan Tahun 2016. Di sisi lain Kinerja aparatur  dalam pelayanannya terhadap publik yang masih rendah juga disorot dalam pemberitaan dengan judul “Dinas Kebersihan Belum Maksimal Tangani sampah di Tapteng”. Hal ini mengakibatkan adanya tumpukan sampah di sejumlah lokasi di pusat kota yang tentunya sangat mengganggu masyarakat. Dengan adanya pemberitaan yang secara umum mengindikasikan masih rendahnya kinerja aparatur juga menjadi sorotan oleh beberapa pimpinan daerah yang memberikan arahan ataupun himbauan kepada aparatur pemerintah di daerahnya untuk dapat bersikap professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara. Harian Waspada memberitakan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menegaskan bahwa aparatur harus bisa membangun sikap mental yang sehat dan positif, serta berpikir dan bekerja keras dan cerdas. Aparatur juga harus saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mampu membangun jaringan hubungan sosial, baik dengan sesama aparatur di dalam instansi, maupun dengan stakeholder di luar instansi. Wakil Bupati Labusel, Kholil Jufri Harahap dalam pemberitaan Harian Analisa juga turut menyuarakan tuntutan untuk aparatur pemerintah untuk lebih profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Harian Medan Bisnis diberitakan bahwa Gubernur Aceh H Irwandi Yusuf dengan tegas meminta agar semua kepala daerah supaya menghindari nepotisme. Bupati dan Walikota diminta bersikap adil dan bijaksana dengan tidak mengangkat pejabat karena kedekatan atau karena kerabat tanpa memperhatikan tingkat kemampuan.

                Sedangkan sub berita peraturan daerah yang memiliki persentase 5% memberitakan antara lain seputar operasionalisasi Transportasi Online yang masih terganjal oleh izin yang belum lengkap. Penempatan berita terkait dengan peraturan daerah berdasarkan gambar 5 dapat dikategorikan sebagai berita yang diprioritaskan.

penempatan-berita-sub-bidang-peraturan-daerah-2

Gambar 5. Penempatan berita sub bidang peraturan daerah

Pemberitaan seputar transportasi online ini cukup mendapat perhatian dari media massa seperti Analisa, Medan Bisnis, dan Waspada. Harian Analisa mengangkat judul berita “Langkah Menhub Terkait Transportasi Online Diapresiasi”. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017 yang diberlakukan mulai Juli 2017 dinilai mampu menjadi solusi atas ketegangan yang terjadi antarpelaku transportasi online dan konvensional. Ada tiga hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, yaitu kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta STNK. Terkait kuota kendaraan, pihak pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan kuotanya untuk kemudian ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan. Pemberlakuan tarif batas atas dan bawah memberikan pilihan jasa kepada masyarakat. Hal ini juga dinilai akan mampu menimbulkan persaingan yang sehat. Himbauan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Hanafiah Harahap agar kepala daerah yang nantinya menentukan kuota armada transportasi online agar tidka mengeluarkan izin bodong dan memantau jumlah kuota real yang ada di lapangan agar sesuai dengan kuota yang ditentukan. Hal lainnya adalah pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan tersebut. Harian medan Bisnis dengan judul berita “Sebelum Izin Lengkap Taksi Online dilarang Beroperasi”,   juga mengungkap penegasan dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini Kadis perhubungan Kota Medan Renward Parapat, agar taksi online tidak beroperasi sebelum memiliki perizinan lengkap. Perizinan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi dan pengujian speksi dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Harian Waspada memberitakan berita dengan judul “Baru 5 Perusahaan urus Aplikasi Taksi Online”. Dalam pemberitaan ini dijelaskan Jajaran Dinas Perhubungan Sumatera Utara kembali menggelar rapat sosialisasi PM No. 20/2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang motor umum tidak dalam trayek. Hingga Juli diungkapkan baru lima perusahaan yang bergabung dan mengurus izin angkutan berbasis aplikasi seperti Grab, Uber, dan Gocar.

Harian analisa dengan judul berita “Taksi Aplikasi di Medan Segera Ditertibkan”, menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota bersama dengan pihak kepolisisan akan melakukan penertiban terhadap taksi online yang belum memiliki izin. Hal ini merupakan tindak lanjut setelah adanya himbauan ataupun sosialisasi dari pemerintah daerah setempat.

KESIMPULAN

Sub bidang berita polhukam yang mendapat perhatian terbesar media adalah kinerja aparatur dan peraturan daerah. Terkait dengan kinerja aparatur media lebih mendominasi memberitakan seputar tindakan penyelewengan/kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah daerah.

Sub bidang berita polhukam lainnya yang mendapat perhatian terbesar oleh media adalah peraturan daerah. Pemberitaan ini berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Motor Umum Tidak dalam Trayek.

REKOMENDASI

  • Para aparatur dituntut untuk bersikap profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Para kepala daerah juga harus bersikap adil dan bijaksana dengan tidak mengangkat pejabat karena kedekatan atau karena kerabat tanpa memperhatikan tingkat kemampuan.
  • Terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017, pemerintah daerah harus bersikap tegas dan konsisten dalam menerapkan peraturan tersebut.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment