Home / Kajian Isu Publik / Bulan Juni 2017

Bulan Juni 2017

POLICY BRIEF

Bulan Juni 2017

Tim Analisis Isi Media

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

BIDANG EKUIN

Analisis isi (content analysis) adalah sebuah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Harold D. Lasswell, pelopor metode ini menggunakan teknik symbol coding yakni mencatat lambang atau pesan secara sistematis yang kemudian di interpretasi sehingga menjadi angka yang terukur, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah analisis yang terukur juga. Secara umum, analisis isi merupakan sebuah metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Disis lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Holsti menjelaskan juga bahwa bahwa metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Penjelasan metode diatas terkait dengan analisis isi media menggambarkkan bahwa ragam berita media yang ada akan menjelaskan dan menggambarkan sebuah opini masyarakat secara umum terkait dengan kondisi yang terjadi. Kajian analisis isi juga memiliki tujuan tertentu, sesuai dengan target kajian yang diharapkan. Dalam analisis isi yang dilakukan di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan ini, yang menjadi target analisis isi adalah terkait dengan pemberitaan media massa baik cetak maupun online terhadap apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja BBPPKI Medan. Kinerja pemerintah sebagai objek pemberitaan di media dapat dinilai dari seluruh pemberitaan media yang tersebar dengan menggunakan metode analisis isi media dengan membahas seluruh informasi tertulis dan tercetak pada media massa yang terbit. Media massa baik cetak maupun online menjadi sumber data dalam kajian analisis isi media ini. Sebagai syarat teknis agar data yang digunakan reliable, maka pada kajian analisis isi media ini menggunakan seluruh populasi media yang terbit pada daerah kajian yang direpresentasikan menggunakan sampel media yang mewakili seluruh populasi media yang ada. Sedangkan yang menjadi unit analisis adalah seluruh berita yang memuat informasi terkait dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan pemerintah pusat dan daerah.  Kajian analisis isi yang dilaksanakan ini membagi kategori berita menjadi 3 (tiga) bidang yakni bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin). Secara parsial, kajian analisis ini membahas dan mengkaji salah satu bidang yakni bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Dalam Kajian Analisis Isi Media di wilayah kerja BBPPKI Medan ini untuk periode Juni 2016 ini, bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) akan menggambarkan kondisi, persepsi dan opini publik terkait dengan perkembangan pembangunan pada bidang tersebut yang tergambar melalui pemberitaan media surat kabar cetak maupun online.

Secara umum unit analisis kajian analisis isi pada bulan Juni 2017 berjumlah 175 buah. Unit analisis ini mencakup seluruh permasalahan dari ketiga bidang dimaksud. Dari 175 unit analisis yang ada dapat digambarkan bahwa 97,7% diantaranya merupakan pemberitaan melalui media cetak dan sisanya 2,3% bersumber dari media online. Sementara itu, sumber surat kabar dapat digambarkan sebagai berikut :

nama-surat-kabar-yang-menjadi-sumber-unit-analisis

Gambar 1. Nama Surat kabar yang menjadi sumber unit analisis

Terkait dengan penempatan unit analisis berita pada halaman surat kabar yang terbit ditemukan data bahwa mayoritas unit analisis berada pada halaman tengah surat kabar yakni 45%, sedangkan unit analisis yang menjadi headline sebesar 38%. Sisanya ditempatkan pada halaman depan dengan persentase 13% dan pada halaman belakang dengan persentase 4%. Sementara itu, pada format berita digambarkan bahwa mayoritas unit analisis berupa laporan atau liputan dengan persentase 58,9%, berita singkat 37,1%. Unit analisis lain berupa opini 2,9% dan berupa editorial/pojok atau kolom dengan persentase 1,1%. Gambaran penempatan unit analisis sebagai berita pada surat kabar seperti pada gambar 2.

format-berita-pada-unit-analisis

Gambar 2 . Format berita pada unit analisis

Sifat berita menunjukan bahwa unit analisis yang dikaji memiliki arah dan tujuan pemberitaan yang disertai dengan tipe dan model berita. Klasifikasi sifat berita dalam kajian analisis ini juga menunjukan sejauh mana berita tersebut memiliki nilai kebenaran berita sekaligus arah dan tujuan pemberitaan yang dirangkai dengan sifat berita sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kajian analisis isi ini diketahui bahwa mayoritas sifat berita bersifat informatif dengan persentase 49,7%, 44,6% bersifat deskriptif sementara itu, berita yang bersifat argumentatif dan persuasif masing masing sebesar 2,9% . gambaran sifat berita dalam kajian ini seperti terlihat pada gambar 3.

sifat-berita-unit-analisis

Gambar 3. Sifat berita unit analisis

Salah satu hal yang menjadi bidang berita dalam kajian analisis isi ini adalah bidang ekonomi, keuangan dan industry (Ekuin). Dalam penelaahan berita yang menjadi unit analisis, digambarkan bahwa 14,9% berita yang menjadi unit analisis adalah berbicara masalah ekonomi, keuangan dan industri. Sebagai gambaran, pemberitaan mengenai sub bidang ekonomi keuangan dan industry terdiri dari 3 (tiga)  jenis berita yakni, berita terkait dengan pariwisata, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Pada gambar 4 dijelaskan bahwa proporsi sub bidang ekuin yang menjadi unit analisis adalah seperti pada gambar 4

sub-bidang-berita-ekuin

Gambar 4. Sub bidang berita Ekuin

Ekonomi mikro dengan persentase dominan yaitu sebesar 81% yang muncul dalam pemberitaan menjelaskan berbagai hal terkait dengan perilaku konsumen, geliat industry, penentuan harga, produksi serta barang dan jasa. Harga sembako, cabai merah, daging sapi, gas elpiji, merupakan topik yang paling sering muncul. Kondisi ini menjelaskan bahwa gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat akan memancing reaksi masyarakat untuk menyuarakan pendapat sekaligus menyampaikan harapan melalui media, agar pemerintah turun tangan untuk mengatasinya. Disisi lain ranah ekonomi mikro juga menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi kreatif, harapan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga harga untuk menekan inflasi juga menjadi berita popular yang mendapat tanggapan berbagai pihak. Sementara itu, terkait dengan ekonomi makro, mayoritas pemberitaan yang menjadi unit analisis adalah bersumber dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pemerintah diharapkan memberikan dampak yang cepat dirasakan masyarakat. Artinya, kebijakan membuka kran investor dalam menanamkan modalnya di negara ini segera menjawab tantangan akan tersedianya lapangan kerja memadai. Upaya upaya untuk meningkatkan investasi seperti dioperasikannya kapal pembangkit listrik MVPP di Belawan akan mampu menyediakan pasokan listri bagi aktivitas, khususnya aktivitas ekonomi dan industri, sehingga kesan positif akan hadir pada diri investor. Namun demikian, masalah pasokan listrik hanya bagian dari pendukung kegiatan industry dan kehadiran investor. Masalah infrastruktur jalan, kemampuan sumber daya manusia dan perizinan juga menjadi tolak ukur pasti seluruh kebijakan ekonomi makro, khususnya terkait dengan investasi dan kesempatan kerja dapat berjalan dengan baik. Dalam bidang pariwisata, sorotan masyarakat serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukan bahwa kesadaran semua pihak akan potensi wisata yang dapat menjadi penyeimbang peningkatan ekonomi sudah baik. Sektor pariwisata merupakan bagian dari ekonomi kreatif, serta dapat dikatakan bahwa devisa yang dihasilkan dari sektor ini turut berperan besar dalam menyokong keuangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Walau persentasenya sangat kecil dalam unit analisis kajian ini, namun pemberitaan terkait dengan pariwisata sangat menarik untuk dicermati. Hampir seluruh pelosok negeri ini memiliki destinasi wisata yang sangat unik. Secara umum, destinasi wisata di negeri ini terdiri dari keindahan alam, pantai serta hutannya, wisata sejarah, wisata budaya hingga wisata atraksi yang memiliki nilai jual baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pariwisata dipastikan akan mendapat sorotan dari seluruh lapisan masyarakat mengingat besarnya pengaruh sektor pariwisata dalam memperbaiki dan meningkatkan ekonomi secara nasional.

Kredibilitas berita dapat dinilai dari beberapa hal diantaranya sumber berita itu sendiri. Kajian analisis ini ini juga mengungkat tentang sumber utama pemberitaan. Hasil kajian menunjukan bahwa mayoritas atau 46,3% sumber informasi berita berasal dari pihak eksekutif yakni presiden, wakil presiden, gubernur, bupati atau walikota dan jajaran ke bawah lainnya. Selain eksekutif, sumber utama lainnya adalah tokoh masyarakat, LSM dengan persentase  12%, . sementara itu, sumber lain seperti media atau wartawan itu sendiri, pihak legislatif dan pihak judukatif masing masing persentasenya dibawah 10%.

Tone berita akan menunjukan secara tidak langsung partisipasi media dan sumber informasi dalam mendukung atau menolak sebuah kebijakan yang dilakukan. Mengidentifikasi tone berita dapat dilakukan dengan membaca secara seksama dan tuntas seluruh berita yang dipublish di media tersebut. Tone berita juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat keberpihakan berbagai sumber atas topik yang sedang dibahas. Pada gambar 5 terlihat gambaran tone berita dimana, mayoritas unit analisis bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun dengan persentase 51%. Sementara itu, tone bersifat positif juga sangat signifikan jumlahnya dengan persentase 46% dan hanya 3% tone berita yang bersifat negatif atau tidak mendukung.

tone-berita-pada-unit-analisis

Gambar 5. Tone berita pada unit analisis

Selain tone berita, keberimbangan berita juga menjadi tolak ukur terkait dengan keakuratan dan ketajaman berita. Semakin akurat berita yang diberitakan, maka tingkat kebenaran informasi yang terkandung didalammnya akan semakin tinggi. Gambar 6 menunjukan bahwa terdapat 38,95% berita yang melewati tahapan both side coverage (liputan dua sisi). Sementara itu masih terdapat 61,1% berita yang hanya melewati tahapan one side coverage (liputan satu sisi saja).

keberimbangan-berita

Gambar 6. Keberimbangan berita.

KESIMPULAN.

Kajian analisis isi bulan Juni 2017 bidang ekonomi, keuangan dan industry berdasarkan pemberitaan media cetak dan online di wilayah kerja BBPPKI Medan menyoroti pada 3 hal yakni, ekonomi mikro, ekonomi makro dan pariwisata. Ekonomi mikro yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya ketersediaan dan harga kebutuhan bahan pokok mendapat sorotan besar dari berbagai pihak. Hal ini memberikan sinyal kepada pemerintah untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi terkait dengan sektor dimaksud dan menyusun dan merancang kebijakan. Sementara itu, aktivitas ekonomi makro juga sangat penting. Pada akhirnya nanti, benang merah antara ekonomi makro dan ekonomi mikro sangat jelas. Kebijakan investasi yang berdampak meningkatkan kegiatan industry dipastikan akan memangkas pengangguran. Jika seseorang memiliki pekerjaan, otomatis akan memiliki penghasilan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Konselasi benang merah antara kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro menunjukan bahwa pemerintah harus menselaraskan keduanya dalam koridor yang seharusnya.

Pada sisi mikro, pemerintah harus selalu turun dan mengawasi ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus turun untuk mengatasi kestabilan harga produk yang dihasilkan masyarakat seperti produk pertanian dengan kebijakan pro rakyat. Sementara itu, disisi makronya, ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan industi juga harus menjadi prioritas sehingga secara umum peningkatan ekonomi nasional akan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan aktivitas wisata yang juga menjadi topik dalam kajian ini dapat dijelaskan bahwa aktivitas wisata sudah menjadi lumbung devisa negara yang berkontribusi meningkatkan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi kreatif yang disematkan dalam aktivitas wisata. Media sebagai corong informasi universal menunjukan perannya dalam mendukung aktivitas wisata dengan pemberitaan keunggulan wisata yang dimiliki negara ini. Namun demikian, kehadiran pemerintah untuk melakukan penetrasi lebih jauh dalam meningkatkan pariwisata masih dibutuhkan yang akan dikolaborasi dengan peran masyarakat yang menjadi pihak yang melekat dari kebijakan pariwisata itu sendiri.

Secara umum kajian analisis isi ini dapat dikatakan akurat dan terpercaya berdasarkan fakta fakta dan data yang diolah. Sumber informasi yang kredibel, tone berita dan keberimbangan berita yang tertera pada data hasil analisis ini.

REKOMENDASI

  1. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian daerah setempat diharapkan mencermati opini publik yang berkembang terkait dengan kebijakan ekonomi untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan kebijakan bidang ekonomi yang efektif dalam meningkatkan ekonomi bangsa secara keseluruhan.
  2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Keuangan yang berkolaborasi dengan kementerian teknis lainnya untuk merancang sebuah kebijakan ekonomi makro yang secara utuh memiliki benang merah langsung dengan kebijakan ekonomi mikro, sehingga masyarakat dapat memahami dan merasakan peningkatan ekonomi dari dua sisi kebijakan dimaksud.
  3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dinas terkait di daerah untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang bernilai ekonomi tinggi serta meningkatan partisipasi masyarakat didalammnya sehingga dampak ekonomi yang diterima masyarakat juga akan meningkat.
  4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kolaborasi dan kerjasamanya dalam menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan meningkatkan ekonomi secara nasional dan menyeluruh.

BIDANG KESRA

Pada bulan Juni 2017, tim Kajian Opini Publik (KOP) mengamati 175 data pemberitaan yang bersumber dari 97% medua cetak dan 2,3% media online. Berita-berita tersebut sebagian besar ditempatkan pada halaman headline (38%) dan halaman tengah (45%), yang mayoritas berupa liputan (58,9%) dan bersifat informatif (49,7%).  Topik yang paling banyak di angkat dari kesemua topik yang dikaji oleh tim adalah bidang Kesejahteraan Rakyat (kesra) yang mencapai 65,7%.

Bidang Kesra memang sering menjadi berita dengan porsi yang besar karena berita-berita pada  bidang ini terkait secara langsung dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesehariannya.  Sub topik yang dikaji dalam bidang kesra sendiri juga beragam. Komposisi berita bidang Kesra hasil identifikasi tim KOP ditunjukkan pada Gambar 1.

persentase-komposisi-berita-berita-bidang-kesra-bulan-juni-2017

Gambar 1. Persentase Komposisi Berita-berita Bidang Kesra Bulan Juni 2017

Pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa persentase terbesar dari berita bidang Kesra adalah pemberitaan terkait masalah infrastruktur (19,4%), lingkungan (12,6%) dan kesehatan (11,4%).  Ketiga masalah ini memang terus menjadi masalah yang sering muncul dalam pemberitaan.  Pada berita-berita yang didalami, masalah infrastruktur yang mencuat pada bulan Juni 2017 adalah masalah kerusakan jalan, jembatan, masalah konstruksi lainnya seperti sekolah maupun perumahan rakyat, pengembangan jalan tol dan penyiapan sarana arus mudik hingga kecukupan dan kelayakan bandara sebagai objek vital. Sedangkan untuk masalah lingkungan, berita yang muncul adalah berita tentang pencemaran, krisis air, konservasi, dan kerusakan hutan. Terakhir, untuk masalah kesehatan berita yang muncul adalah terkait pengawasan terhadap peredaran bahan makanan terutama menjelang hari raya, gizi buruk dan upaya pembangunan kesehatan.

Infrastruktur

Kerusakan jalan masih menjadi masalah besar yang sangat sulit dituntaskan. Kendati perbaikan jalan terus diupayakan, keluhan tentang kerusakan jalan tidak pernah sepi. Kerusakan jalan tidak hanya terjadi di daerah urban, namun juga hingga ke perkotaan. Tidak pula hanya terjadi di tengah pemukiman warga, jalan kecil atau jalan alternatif, namun hingga ke jalan utama dan jalan lintas. Apalagi menghadapi arus mudik 2017, kondisi jalan dapat dikatakan tidak siap untuk menghadapinya. Kerusakan jalan ini misalnya di kerusakan dua kilometer jalan nasional di desa Batu Joba, Sipirok, empat kilometer di desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Bireun, jalan kabupaten yang masih berupa tanah dan rusak parah di Muarapotan, Panyabungan, dugaan ketidaksesuaian material dengan spek pada proyek pelebaran jalan antara jembatan Biakmuli dan Desa Kuning di Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara, proyek pelebaran jalan Sisingamangaraja yang semrawut jelang lebaran di Medan, penyempitan badan jalan Kolam akibat sampah masyarakat berupa material dan parkir di badan Jalan Kolam, Berastagi, jalan baru yang tak bertahan lama di Langkat yang diduga akibat badan jalan tidak padat dan lapisan aspal yang tipis di desa Sekoci, Besitang, kerusakan jalur mudik di Sidikalang, Dairi-Subussalam, Medan-Batangtoru, jalan arah Gunung Tua, lubang-lubang jalan yang menganga di jalur mudik Peudawa, Idi Rayeuk, Darul Aman, Julok, Simpang Ulim, rute Birem Bayuen-Madat, Peureulak Timur, Peureulak, Peureulak Barat, longsor di ruas jalan Asahan-Simalungun, longsor di ruang jalan Pangaribuan-Garoga, amblasnya jalan Sisingamangaraja di Sidikalang, jalan Buhit Panguruan-Salaon Ronggurnihuta yang rusak parah, jalan Titi Pahlawan Medan Labuhan yang rusak parah ditambah drainase yang tidak berfungsi hingga di blokir warga sebagai bentuk protes, jalan hotmix yang baru dibangun di sei kepayang sepanjang 3,5 km namun aspalnya sudah terkelupas hingga di 10 titik jalan, jalan Padang Lawas yang bolong-bolong hingga hampir 80%, dan masih banyak lagi.

Dalam beberapa pemberitaan, secara khusus Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-II (BBPJN-II) banyak disalahkan atas kerusakan jalan tersebut, disamping disalahkannya juga pemerintah karena kurang perhatian dalam memperbaiki kerusakan jalan.  BBPJN-II dinilai tidak melaksanakan pengawasan yang memadai sehingga jalan yang dibangun, bahkan dengan biaya yang sangat mahal berkualitas rendah dan berumur pendek. Banyak kalangan praktisi jasa konstruksi, di antaranya Ketua Persatuan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (Pertakindo) Sumut Ir Robertman Sirait, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapkindo) Ir Mandalasah Turnip SH, Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI) Sumut Drs Burhanuddin Rajagukguk, Ketua Asosiasi Profesi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (Aptakindo) Sumut Ir John Anta Siagian, maupun kalangan pemerhati jasa konstruksi seperti konsultan senior Ir Jonathan Ikuten Tarigan, Sekjen Forum Masyarakat Jasa Keuangan (MJK) John Tulus sitompul SE, sekretaris DPC Organda Medan Jaya Sinaga, dan konsultan jasa konstruksi Budi Yustan, mengeluarkan penrnyataan bahwa target BBPJN-II untuk mencapai 84% kondisi jalan mantap akan gagal. Mereka menilai setidaknya ada tiga masalah yang dihadapi, pertama banyaknya jalan nasional yang rusak dan dibiarkan lama tidak ditangani, kedua praktek KKN dalam proyek, dan ketiga lambatnya pengerjaan proyek. Robertman Sirait secara khusus menambahkan, tiga penyebab gagalnya target BBPJN-II ini sebenarnya saling terkait. Jika terjadi KKN pengerjaan proyek akan melambat. KKN juga dapat menyebabkan kualitas jalan yang dibangun tidak sesuai standar sehingga akan cepat rusak lagi dan memperbanyak titik kerusakan jalan yang memang sudah banyak. Sedangkan Mandalasah Turnip dan Richman Eddy M Lingga mengungkap adanya diskriminasi dalam pembangunan jalan dan infrastruktur selama ini, khususnya di Sumut. Mereka menemukan jalan-jalan yang masih tampak mulus dan bagus di daerah perkotaan terus dibangun dengan melapis jalan atau hotmix, bahkan rabat atau rigid beton, sementara jalan-jalan yang rusak parah di daerah dibiarkan hingga pada taraf kerusakan yang membahayakan pengguna jalan (SIB, Senin 12 juni 2017).

Namun, permasalahan infrastruktur bukan hanya kerusakan jalan saja. Pemberitaan mengenai infrastruktur lainnya yang rusak dan proyek-proyek yang dianggap asal jadi juga mewarnai topik infrastruktur. Di Bireun misalnya, pembangunan infrastruktur dengan Dana Otsus ternyata menghasilkan pembangunan saluran lingkungan yang asal jadi, rumah kopel instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) berkualitas rendah hingga sejumlah bagian sudah rusak, dan rehabilitasi bangunan Dayah Entrepreneneur SMK ASD Foundation di Beunyot yang tidak sesuai biayanya. Infrastruktur vital lainya juga diberitakan rusak, misalnya jembatan ambruk di Sei Bilang langkat yang dibiarkan rusak sudah empat bulan lamanya.

Pemberitaan pada topik infrastruktur juga memaparka beberapa berita positif, seperti rencana pembangunan bandara Silangit menjadi bandara internasional tahun ini dan mulai dapat dipergunakannya tol Medan-Tebingtinggi untuk arus mudik 2017. Berita positif lainnya umumnya berupa kepedulian pemerintah atas masalah pembangunan infrastruktur dengan memberikan kucuran dana atau kerja sama dengan pihak luar untuk menyelesaikan masalah infrastruktur ini. Namun berita positif ini tidak mendominasi pemberitaan infrastruktur yang kebanyakan memberitakan kerusakan dan kekecewaan terhadap pembangunan infrastruktur.

Lingkungan

Di bidang lingkungan, berita mengenai pencemaran lingkungan umunya berupa pencemaran air dan udara baik oleh limbah pabrik (industri) maupun  limbah rumah tangga (domestik) seperti di Sei Bah Bolon, Serdang Bedagai dan di Sungai Deli dan Belawan, Medan. Secara khusus, diberitakan pula kondisi polusi udara kota Medan yang tercatat sebagai polusi udara terburuk ke -4 dunia, setelah Ludhiana (India), Lanzhou (China), dan Mexicali (Meksiko). Hasil pengukuran tingkat polusi udara di kota Medan menunjukkan angka 110 micron diameter, padahal pencemaran 100 micron diamtere saja sudah membahayakan paru-paru.

Berita lainnya mengangkat tentang penanganan Analisis Dampak Lingkungan, terutama di kawasan khusus Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai Geopark. Zona Otorita (Sibisa, Tobasa, dan Taman Bunga Danau Toba di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan) ternyata masih dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.

Masalah kekeringan juga menjadi persoalan penting. Krisis air diberitakan terjadi di Labuhan Batu Selatan, khususnya di Kotapinang. Sedangkan kekeringan di Samosir bahkan telah terjadi berbulan-bulan, terutama di wilayah lereng dan puncak bukit pegunungan Samosir seperti di Salaon Tongatonga dan Salaon Dolok.

Topik terakhir yang diangkat dalam isu lingkungan adalah pelanggaran lahan konservasi. Salah satu berita yang menarik adalah pelanggaran aturan pembukaan lahan pertanian di area hutan tanpa koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara. Polhut LHK Sumut mengamankan sejumlah alatberat excavator (beko) dan traktor milik pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) di Mapolres Humbahas. Akibat miskordinasi ini, area hutan rusak dan 150 hektar lahan hutan lindung habis dibabat. Peristiwa ini menunjukkan potret buram penatalaksanaan lingkungan hidup di internal pemerintah sendiri (Provinsi dengan Kabupaten/Kota).

Kesehatan

Aksi pengawasan peredaran bahan makanan oleh BPOM banyak diberitakan pada bulan Juni ini. Tindakan BPOM ini terkait dengan banyaknya peredaran bahan makanan seiring mendekati hari raya Idul Fitri. Di Lubukpakam, BPOM bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhasil menemukan produk-produk kadaluarsa dan tanpa izin edar (ilegal) yaitu 20 susu kaleng cap sapi, 28 botol parfum, 17 kotak kosmetik Henna, serta 12 bungkus tea  merek Chrysantheman. Di Medan, BBPOM berhasil mengamankan 14 pcs Mi Samyang yang sudah diinstruksikan oleh Bdana POM pusat untuk ditarik dari peredarannya di seluruh Indonesia. Hal ini karena produk asal Korea ini sedang diteliti karena dugaan kandungan DNA babi. BBPOM Medan juga berhasil menggerebek Gudang Bahan Kue Ilegal di Kawasan jalan Metal, Perumahan Cemara Residence. Pengerebekan besar-besaran ini sempat dihalang-halangi pemilik gudang yang tidak kooperatif, bahkan menghalangi petugas dengan menggerakkan preman. Dari operasui tersebut disita 15.415 kemasan pangan berupa tambahan pangan yang tidak memiliki izin edar. Produk-produk tersebut diakui pemiliknya berasal dari China dan Thailand. Produk tersebut kemudian di repacking ulang untuk dipasarkan. Dari penelusuran basis data Badan POM, produk-produk tersebut tidak terdaftar yang berarti ilegal. Sementara di Aceh, BBPOM  Banda Aceh berhasil mengamankan 1.802 produk pangan (susu kental manis, ikan kaleng, buah kaleng, mi instan), obat , jamu, kosmetik dan lainnya. Penyitaan dilakukan karena penjualan ilegal atau tanpa izin edar, rusak maupun kadaluarsa. Operasi dilakukan di 23 Kabupaten/Kota di Aceh selama Ramadhan.

Selain terkait aksi Badan POM dan jajarannya tersebut, berita kesehatan juga diwarnai dengan munculnya kasus gizi buruk yang menimpa bayi 5 bulan, Frsika Mawel Harefa di RSUP Haji Adam Malik. Kemunculan kasus ini menjadikan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan Medan menjadi sasaran kritikan Sekretaris Komiisi B DPRD Medan, M Nasir.

Rekomendasi

Terkait permasalahan infrastruktur, sebenarnya dana yang digelontorkan untuk proyek-proyek infrastruktur terutama jalan sudah cukup besar. Sehingga, kucuran dana tambahan (Kemeterian Pendidikan Kucurkan Bantuan, Medan Bisnis, 10 Juni 2017; Gubsu: Rp 70 Miliar Digelontorkan untuk Perbaikan Jalan Provinsi di Simalungun, SIB, 12 Juni 2017; Turki Siap Bantu Bidang Konstruksi dan Pendidikan, Medan Bisnis, 20 Juni 2017) bukan solusi utama untuk mengatasi masalahnya, walaupun mungkin membantu. Solusi penting yang harus mulai diseriusi oleh banyak pihak, adalah pengawasan pembangunan dan penggunaan infrastruktur yang bertanggungjawab. Solusi ini tidak menjadi monopoli pemerintah, atau praktisi dan pemerhati jasa konstruksi saja, masyarakat harus juga turut berperan aktif. Sebagai contoh, dalam permasalahan jalan, seperti diungkap dalam identifikasi masalah bidang infrastruktur, masalah utamanya adalah banyaknya jalan rusak yang dibiarkan dalam waktu lama sehingga kerusakannya menjadi berat, masih adanya praktek KKN dalam proyek, dan lambatnya pengerjaan proyek. Akibatnya pengguna jalan yang menjadi korban. Ini mengindikasikan pengawasan yang lemah. Pengawasan-pengawasan yang lemah tersebut adalah pengawasan yang lemah terhadap prosedur pemeliharan jalan (harus ada aturan waktu paling lama jalan dalam kondisi rusak, mekanisme pelaporan jalan rusak harus berjalan dan ditindak lanjuti, dan prosedur-prosedur sejenis terkait pemeliharaan), pengawasan penganggaran dan pelaksanaan proyek (terutama aspek transparansi, ketaatan terhadap prosedur tender dan pengadaan, postur anggaran yang logis dan proporsional sesuai proyek, kontrol kualitas dalam setiap proses), serta pengawasan ketepatan jadwal pelaksanaan proyek (kesesuaian antara jadwal dan realisasi, evalusi waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proyek, analisis resiko keterlambatan dan standar toleransi yang dapat diberikan dan dampaknya). Sedangkan rekomendasi penggunaan infrastruktur yang bertanggung jawab adalah menerapkan kesadaran pemakaian infrastruktur publik secara benar, tidak sekehendaknya dan mungkin tidak hanya pemberitan punishment oleh penegak hukum bagi pelanggar, namun juga adanya apresiasi dalam bentuk reward yang pantas sehingga menggugah masyarakat untuk menyayangi infrastruktur fasilitas umum seperti menyayangi milik sendiri. Harus ada “do and don’t” sebagai panduan yang dihormati dan ditaati. Jika budaya menggunakan infrastruktur secara bertanggungjawab telah terbangun di tengah-tengah masayarakat, maka pekerjaan pemerintah akan menjadi lebih ringan. Namun, hal ini tentu harus dimulai dari keteladanan pemerintah sendiri. Jika yang terjadi di tengah masyarakat adalah arogansi pemegang kuasa, maka terwujudnya budaya ini hanya mimpi.

Sementara untuk bidang Lingkungan, beberapa rekomendasi yang dapat disarankan adalah penegakan aturan secara ketat terkait penataan lingkungan hidup, baik oleh pemerintah, industri, maupun masyarakat. Kasus pencemaran air dan udara, serta pelanggaran kawasan konservasi menunjukkan penerapan aturan terkait lingkungan masih sangat lemah dan tidak diindahkan. Koordinasi antar tingkat pemerintah harus diperbaiki, karena penindakan terhadap pelanggar tidak serta merta mengembalikan alam yang rusak menjadi normal dan sehat kembali. Sementara konsekuensi yang menanti akibat kerusakan alam dan lingkungan teramat mahal dan menimpa tidak hanya segelintir pelaku saja. Pengurusan AMDAL dan izin lingkungan semestinya dilakukan sebelumnya objek yang mengurus izin beroperasi. Jika bahasa hukum hanya sebatas, penundaan operasi, atau penutupan, maka bahasa alam lebih tegas, yaitu bencana alam yang menimpa semua. Penegakan aturan ini harus diikuti dengan pembangunan lingkungan hidup yang terus berkesinambungan dan memperhatikan aspek-aspek kelestarian alam. Misalnya pada kasus krisis air di beberapa daerah, pembangunan infrastruktur yang dapat memecahkan masalah sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber air alam dan ekosistem sekitar perlu dipikirkan.

Terakhir, terkait kesehatan, budaya memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa (KLIK) perlu dimasyarakatkan. Jika masyarakat sadar untuk memeriksa KLIK, maka produsen yang membandel dengn izin edar, bahan ilegal, dan aturan lainnya terkait peredaran obat dan makanan akan merugi dengan sendirinya karena produknya akan ditinggalkan konsumen. Selain kesadaran berbelanja bahan makanan, perlu dibangun pula kesadaran lainnya yaitu kesadaran memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak kesehatan dan lainnya. Karena ternyata, kasus gizi buruk yang terjadi di Medan menimpa keluarga yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, padahal fasilitas ini dalam banyak hal cukup membantu. Sinergisistas antar dinas terkait untuk merealisasikan pembangunan kesehatan masyarakat juga terus ditunggu untuk dibuktikan.

BIDANG POLHUKAM

Analisis isi media bulan Juni 2017 menggunakan enam media massa yaitu Waspada, Sumut Pos, Sinar Indonesia Baru, Riau Pos, Medan Bisnis, dan Analisa. Pada diagram 1 dapat diketahui bahwa Analisa menampilkan persentase sumber berita yang paling banyak yaitu 36,0%, disusul oleh Medan Bisnis sebanyak 21,1%, serta Waspada 18,9%.

nama-surat-kabar

Gambar 1. Nama Surat Kabar

Dari enam media massa tersebut dikelompokkan berdasarkan tiga bidang berita yaitu Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi, Keuangan, dan Industri, dan Politik, Hukum dan Keamanan (polhukam). Pada analisis isi media ini yang akan difokuskan pembahasannya pada bidang polhukam. Pada gambar 2 dapat terlihat bahwa bidang Politik, Hukum dan Keamanan memiliki persentase sebesar 19,4%.

bidang-berita

Gambar 2. Bidang Berita

Pada sub bidang polhukam terbagi menjadi tiga belas sub bidang berita yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil olah data maka berita yang paling mendominasi dan menjadi perhatian media adalah pada sub bidang kinerja aparatur yaitu sebesar 8,6%. Disusul oleh e-government 3,4%, di posisi ketiga adalah illegal logging sebesar 2,3% .

sub-bidang-berita-polhukam

Gambar 3. Sub Bidang Berita Polhukam

Pada sub bidang kinerja aparatur media massa menyoroti beberapa kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah. Pada Harian Analisa mengungkap berita dengan judul “Pegawai Dishub Medan Kena OTT”. Pegawai yang tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli tersebut berkaitan dengan Uji Kir (kegiatan menguji kelaikan kendaraan). Selain itu ada juga kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan gedung Kemenag Aceh dengan dua orang tersangka yaitu Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) kanwil Aceh dan rekanan perencanaan pembangunan gedung yang diungkapkan dalam sebuah berita yang berjudul “Kakanwil Kemenag Diperiksa Penyidik Kejari”. Di Simalungun praktek KKN oleh aparatur negara juga menjadi pemberitaan, dengan judul “Tiga PNS Dituntut 1,5 Tahun Bui”. Tiga PNS Pemerintah Kabupaten Simalungun dituntut masing-masing selama satu tahun enam bulan penjara katena terbukti mengorupsi dana penyelenggaraan Pesta Danau Toba (PDT) bersumber hibah P-APBD provsu Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp 3 miliar. Pada surat kabar Waspada juga memberitakan sejumlah berita yang menyoroti kasus korupsi yang terjadi pada instansi pemerintah. “Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan terungkap Berkat laporan Rekanan”, merupakan judul berita yang mengungkapkan adanya korupsi pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2014 senilai Rp 11,8 miliar. Sedangkan pada pemberitaan lainnya yang berjudul “Tim Pansus DPRA Temukan sejumlah Proyek Asal Jadi”, waspada memberitakan mengenai ditemukannya sejumlah proyek fisik dan pengadaan yang dikerjakan dengan Dana Otonomi Khusus dan APBA 2016 berkualitas rendah oleh Ketua Tim Panitia Khusus Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah berimbas pada rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas pemerintahan. Di satu sisi pemerintah memang masih gencar melakukan reformasi birokrasi. Dilatarbelakangi oleh peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi, demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, ada tiga hal pokok yang menjadi poin penting peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara (mempan) mengeluarkan peraturan nomor 52/2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut pada Juni 2017 Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menandatangani dokumen pakta integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini sebagai langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Namun pada perakteknya masih banyak kendala, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi mengapresiasi dengan tindak lanjut melalui komitmen bersama oleh pejabat-pejabat eselon II ke jajarannya sampai kebawah. Komitmen ini dianggap penting karena sehebat apapun prosedur yang dibuat, tanpa komitmen bersama, proses tersebut tidak ada apa-apanya.

KESIMPULAN

Pada bidang Polhukam, media lebih memberikan perhatian terbesar pada Sub Bidang Berita Kinerja Aparatur. Berbagai pemberitaan terkait dengan penyalahgunaan wewenang/korupsi yang terjadi pada instansi pemerintah yang merupakan pelayan publik mengindikasikan belum terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu point penting Grand Desain Reformasi Birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Penandatanganan dokumen pakta integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi merupakan langkah yang dilakukan untuk penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

REKOMENDASI

Dalam mewujudkan instansi pemerintah yang bebas korupsi perlunya adanya komitmen bersama, pengawasan, dan penegakan hukum.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 
0