Home / Kajian Isu Publik / Bidang Kesra, Polhukam dan Ekuin Bulan Mei 2017

Bidang Kesra, Polhukam dan Ekuin Bulan Mei 2017

POLICY BRIEF

Bidang Kesra, Polhukam dan Ekuin Bulan Mei 2017

Tim Analisis Isi Media

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

BIDANG KESRA

Dalam Analisis isi media di wilayah kerja BBPPKI Medan pada periode bulan Mei 2017 ini menggunakan beberapa media massa cetak maupun online yang terbit di wilayah kerja BBPPKI Medan. Adapun beberapa media yang dimaksud adalah Harian Analisa, Medan Bisnis, Riau Pos, Sinar Indonesia baru, Sumut Pos dan Harian Waspada. Beberapa media ini keberadaannya dianggap merupakan representasi dari media yang terbit di wilayah kerja BBPPKI Medan.

Nama Surat Kabar

Dalam sub bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang menjadi unit analisis paling sering muncul adalah masalah infrastruktur dengan presentase 12,4 %, terkait pendidikan dengan presentase 7,5 %, kedaulatan energi sebesar 6.6%, masalah tenaga kerja dan kedaulatan pangan sebesar 4,4 %, masalah kesehatan dan bencana alam masing masing sebesar 3,5%, mengenai pembangunan desa sebesar 2,2% dan mengenai kemiskinan dan budaya masing masing sebesar 1,3% (seperti yang terlihat pada gambar berikut ini).

Sub Bidang Berita Kesra

sub-bidang-berita-kesra

Mengenai masalah infrastruktur memang cukup mendapat perhatian media massa terbitan bulan Mei 2017 ini diantaranya mengenai Kabupaten Langkat di tahun 2017 dan 2018 yang fokus pada pembangunan infrastruktur dengan investasi dari pemerintah pusat. Seperti yang terjadi pada jalan provinsi Kabanjahe Kabupaten Karo-Kutarayat Kabupaten Langkat yang mengalami rusak parah. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara diharapkan segera memperbaiki jalan provinsi jurusan Kabanjahe Kabupaten Karo-Kutarayat Kabupaten Langkat karena sangat rawan longsor dan kondisi ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan karena hampir setengah badan jalan amblas ke dasar sungai meskipun media kerap memberitakan buruknya infrastruktur di kawasan ini namun belum ada tanda-tanda perbaikan, padahal jalur ini merupakan daerah padat arus lalu lintas. Berkaitan dengan hal ini warga sudah beberapa kali meminta kesediaan Dinas PU Bina Marga dan Konstruksi Provsu segera melakukan perbaikan jalan yang semakin hari semakin lebar longsornya apalagi pada saat hujan turun dan airnya mengalir ke dalam jurang yang longsor dipastikan badan jalan akan semakin tergerus. Dengan sendirinya badan jalan habis amblas ke dasar jurang dan dipastikan arus transportasi antar dua kabupaten ini putus total. Namun dengan kondisi seperti ini, tetap saja belum ada rencana perbaikan infrastruktur bahkan UPT Bina Marga Kabanjahe menjelaskan bahwa longsor tersebut belum dapat diperbaiki menunggu anggaran dari Pemprovsu.

Kondisi ruas jalan rusak parah juga terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai antara Matapao menuju objek wisata Pantai Sialangbuah. Kondisi infrastruktur yang cukup buruk ini telah terjadi setahun lebih dan ruas jalan yang rusak tersebut hampir sepanjang 7 kilometer yang tak ubahnya bagaikan kubangan kerbau. Hal ini sudah lama dikeluhkan warga dan dengan swadaya masyarakat pun telah berusaha berulangkali melakukan penimbunan dengan batu dan tanah namun tidak bertahan lama. Namun sepertinya keresahan warga belum mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Serdang Bedagai yang baru akan mulai menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk perbaikan jalan.

Nuansa yang sedikit berbeda dalam hal pembangunan infrastruktur terlihat di Kabupaten Samosir yang saat ini sedang gencar dalam pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk membuka daerah terisolasi seperti pembangunan jalan lingkar Tuktuk, jalan lingkar Pusuk Buhit yang sedang dibangun. Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengatakan Kabupaten Samosir pada tahun 2017 ini akan difokuskan untuk membuka daerah terisolasi dan diharapkan semua daerah di Samosir akan terkoneksi agar lalu lintas kendaraan yang membawa hasil-hasil pertanian akan lebih lancar yang tentunya akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Disamping itu pembangunan infrastruktur di Samosir juga akan diarahkan pada pembenahan objek wisata yang akan mendatangkan wisatawan baik itu wisatawan domestik dan mancanegara.

Hal lain yang menjadi fokus pemberitaan media pada bulan Mei ini dalam masalah pembangunan infrastruktur adalah mengenai mapping atau pemetaan yang dilakukan PLN wilayah Sumut yang menyatakan di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara memiliki ratusan desa yang sebagian besar belum dijamah listrik desa (lisdes) yakni sebanyak 292 desa yang belum mendapat aliran listrik. Sedangkan APBN mulai tahun 2016 tidak mengalokasikan anggaran Lisdes di Sumatera Utara, karena itulah Komisi D DPRD Sumut akan membawa permasalahan ini ke DPR RI dapil (daerah pemilihan) Sumut agar dapat dianggarkan untuk tahun yang akan datang.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang cukup mendapat perhatian media adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kota Medan yang merupakan bagian dari proyek transportasi massal oleh Pemerintah Pusat di Kota Medan akan segera diwujudkan. Walikota Medan, Dzulmi Eldin dalam penandatangan kesepakatan dengan Kementerian Keuangan (5/5) mengapresiasi Kemenkeu yang telah menindaklanjuti penyusunan kajian awal studi kelayakan pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang telah dilakukan kajian nya tahun 2016 lalu dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemko Medan memiliki kebijakan dan strategi untuk menerapkan sistem angkutan umum massal yang modern dan terpadu sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Pembangunan LRT ini diperlukan mengingat jumlah penduduk Kota Medan sekitar 2,5 juta jiwa dan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus mengalami peningkatan serta laju pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas dan konektifitas sistem jaringan jalan perkotaan.

Pemberitaan lain terkait dengan infrastruktur adalah ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang sedang dikerjakan hingga akan digunakan sementara untuk mengatasi dan mengurai kemacetan arus lalu lintas selama masa arus mudik dan arus balik pada lebaran tahun ini. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BB-PJN) Medan, Ir. Paul Arnes Halomoan, MSc menyatakan yang digunakan sementara adalah pada jalur tol dari Medan hingga ke Sei Rampah dengan panjang sekitar 44 kilometer dan Tol Medan-Tebingtingi (via Kualanamu) dibuka namun bukan dalam arti sudah difungsikan resmi secara reguler namun hanya temporer (pinjam jalur) dan hanya satu jalur saja untuk mengurai kemacetan lalu lintas selama masa mudik hingga arus balik lebaran. Resminya berdasarkan jadwal pekerjaan, tol ini baru akan difungsikan atau dioperasikan pada pertengahan 2018 mendatang, walaupun memang pekerjaan fisik (kostruksi) jalan sudah mencapai 80 persen namun masih ada asesoris dan perangkat jalan tol yang belum lengkap sambil menunggu hasil uji laik jalan.

KESIMPULAN

Analisis isi media bidang kesejahteraan rakyat (kesra) pada bulan Mei 2017 ini mendapat pemberitaan yang cukup besar yakni sebanyak 53,1 % dengan sub bidang berita kesra mengenai infrastruktur sebesar 12,4%. Berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, Sumatera Utara cukup tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur bahkan kondisi infrastruktur jalan nasional Sumatera Utara merupakan yang terburuk jika dibandingkan jalan nasional di daerah lain di Pulau Sumatera. Bahkan berdasarkan data yang dilansir dari Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah I Sumut, untuk jalan kategori mantap di Sumut baru sekitar 80,68% selebihnya masih dalam kategori jalan rusak dan kondisi rusak parah. Buruknya infrastruktur menjadi kendala besar bagi pengembangan Sumatera Utara, harga komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi murah karena sulitnya transportasi menembus objek-objek pertanian.

Diharapkan kondisi ini akan mengalami perubahan dengan terbitnya peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya akan mempermudah konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumut tetapi juga akan bisa mendorong laju perekonomian daerah agar lebih cepat lagi disamping meraih investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara karena ketersediaan transportasi merupakan salah satu pertimbangan utama investasi.

Dengan ditetapkannya 10 proyek strategis nasional di Sumatera Utara oleh Presiden Joko Widodo diharapkan membawa perubahan signifikan bagi wilayah Sumatera Utara. Proyek jalan tol Medan-Binjai sepanjang 16 kilometer dan jalan tol Kisaran-Tebingtinggi sebagai bagian dari delapan ruas trans Sumatera, Kereta api (KA) Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung dan percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata  nasional (KSPN) prioritas Danau Toba. Kita berharap dengan pembangunan infrastruktur transportasi ini bukan hanya akan mempermudah konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumut tetapi juga akan mendorong laju perekonomian daerah agar lebih cepat lagi.

REKOMENDASI

  1. Diharapkan Dinas PU Provinsi Sumatera Utara segera melakukan perbaikan jalan provinsi seperti halnya ruas jalan Kabanjahe-Langkat yang longsor dan kerap dikeluhkan warga karena kemacetannya yang cukup parah dan membahayakan pengguna jalan terlebih kondisi ini terjadi pada ruas-ruas jalan yang cukup vital yang menghubungkan antar kabupaten.
  2. Kepada Dinas PUPR Kab. Serdang Bedagai diharapkan segera memperbaiki ruas jalan Matapao-Sialangbuah yang rusak parah karena kerusakan ini telah berlangsung setahun lebih dan mengganggu aktivitas warga dan cukup membahayakan dalam kondisi hujan.
  3. Pemerintah Kabupaten Samosir hendaknya terus melakukan pembangunan fisik dan membenahi kondisi infrastruktur terlebih pada obyek wisata dan dapat segera merealisasikan semua daerah di Samosir terkoneksi agar lalu lintas kendaraan yang membawa hasil pertanian dapat lebih lancar lagi.
  4. Diharapkan hasil pemetaan yang dilakukan PLN wilayah Sumut yakni sebanyak 292 desa yang belum terjamah listrik desa (lisdes) tidak berhenti hanya sebatas pemetaan tanpa ada realisasi bagaimana dan kapan warga di 292 desa tersebut dapat menikmati arus listrik. DPRD Provsu dalam hal ini juga diharapkan mengalokasikan anggaran listrik desa dalam APBD tahun depan seperti halnya anggaran yang tersedia pada tahun 2015 lalu.

BIDANG POLHUKAM

Bidang Polhukam pada analisis isi media bulan Mei 2017 ini yang menjadi unit analisis paling sering muncul adalah masalah kinerja aparatur dengan presentase 8 %, masalah ilegal loging 4%, peraturan daerah sebesar 3,1% , masalah e-governemet 2,2%, masalah traffiking 1,3%  dan penyalahgunaan narkoba sebesar 0.9% (seperti yang terlihat pada gambar berikut ini).

Sub Bidang Berita Polhukam

sub-bidang-berita-polhukam

Terkait dengan kinerja aparatur, Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi meminta seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemprovsu meningkatkan kinerjanya dan diharapkan penilaian evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meningkat dari predikat C menjadi B. Tiap tahunnya Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi kinerja dan untuk tahun 2016 lalu Pemprovsu masih memperoleh nilai 54,87 atau predikat C. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Rendahnya penilaian kinerja Pemprovsu selama ini menurut Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi disebabkan masih buruknya budaya kinerja organisasi. Karena itu untuk mencapai hasil yang baik maka pimpinan SKPD harus melakukan berbagai hal yakni melakukan review tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama terhadap Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) agar relevan dan terukur sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Hal lain yang cukup mendapat perhatian media dalam hal peningkatan kinerja aparatur pemerintah adalah Pemkab Deli Serdang yang berupaya menjadikan Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia. Tiga tahun terakhir ini Kabupaten Deli Serdang cukup banyak menorehkan sejumlah keberhasilan seperti pembangunan di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan dan pertanian. Meskipun memang diakui Bupati Deli Serdang, H.Ashari Tambunan bahwa pembangunan yang dilakukan masih belum memuaskan seluruh masyarakat yang tuntutannya semakin dinamis. Segenap aparatur pemerintah yang berada di bawah jajaran Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan terus meningkatkan kinerja, disiplin dan menciptakan budaya organisasi yang baik. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi sangat strategis dan merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk. Ketersediaan infrastruktur dan kehadiran Bandara Kualanamu (KNIA) menjadikan Kabupaten Deli Serdang sangat potensial dan menarik untuk dijadikan tujuan berinvestasi. Daerah ini juga termasuk bagian konsep pembangunan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo) sehingga kabupaten ini memiliki peran yang cukup penting dalam berbagai agenda pembangunan. Karena itulah tantangan kedepan bagi Kabupaten Deli Serdang tidaklah ringan karena potensi-potensi yang telah disebutkan diatas membutuhkan peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Media massa pada bulan Mei 2017 ini juga memberitakan berbagai keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat. Terlihat bahwa sumber daya aparatur pemerintah masih memiliki kompetensi yang kurang optimal yang mengakibatkan rendahnya kinerja pelaksanaan program-program pelayanan publik di instansi pemerintah. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik harus menjadi misi utama di dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan sedapat mungkin menghindari penyalahgunaab wewenang di dalam penyelenggaraan pelayan publik. Dalam hal ini Aparatur Pemerintah diharapkan selalu berupaya memberikan layanan publik yang prima sesuai dengan tupoksinya.

KESIMPULAN

Kinerja pelayanan publik sampai saat ini masih ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap kurang optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan kata lain, masyarakat masih melihat adanya kesenjangan antara kinerja ASN yang diharapkan dengan kinerja nyata dari ASN tersebut. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah merupakan kunci utama dalam melakukan transformasi kinerja pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Suatu organisasi dengan kinerja yang baik harus memperhatikan empat unsur diantaranya proses, orang (SDM), teknologi dan kepemimpinan. Keempat unsur ini bekerja secara simultan dimana kunci penggerak utamanya ada pada SDM. Diharapkan sumber daya manusia di lingkup pemerintahan dapat bekerja secara baik dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

REKOMENDASI:

  1. Diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD jajaran Pemprovsu agar dapat meningkatkan kinerjanya dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan serta memberikan reward dan punishment agar semua jajaran dibawahnya terpacu untuk meningkatkan kinerja masing-masing individu.
  2. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia tidaklah mudah, karena itu diharapakan aparatur pemkab Deli Serdang menunjukan kinerja yang tinggi dan semakin memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

BIDANG EKUIN

Pemberitaan Bidang Ekuin pada bulan Mei 2017 ini membahas mengenai ekonomi mikro (perilaku konsumen, industri, penentuan harga pasar,produksi barang dan jasa) sebanyak 19% dan pemberitaan mengenai ekonomi makro (pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja dan inflasi) sebanyak 4% dan pemberitaan mengenai potensi pariwisata sebesar 4%. (seperti yang terlihat pada gambar berikut ini).

Sub Bidang Berita Ekuin

sub-bidang-berita-ekuin

Media massa pada bulan Mei 2017 ini banyak menyoroti mengenai perilaku konsumen dan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Memasuki awal Ramadhan, berbagai komoditas di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan harga seperti sayur mayur, ikan laut, daging ayam dan daging sapi. Sejumlah barang tersebut cukup mahal dan langka meskipun kenaikan harga komoditas tersebut tidak berlangsung cukup lama karena memasuki minggu ketiga Ramadhan menjelang Idul Fitri harga kembali mendekati normal. Hal ini terjadi disebabkan karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H. Kadispirindag Sumatera Utara, H.Alwin Sitorus (30/5) mengatakan memang sempat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok pada awal Ramadhan sekitar 10 sampai 15 persen namun setelah memasuki minggu ketiga dan keempat harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan modern Sumut relatif kembali stabil seiring dengan kembali normalnyakegiatan masyarakat untuk berbelanja di pasar.

Kestabilan harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara membuktikan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M.DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan dapat berjalan dengan baik di wilayah Sumatera Utara. Dalam peraturan yang mulai berlaku aktif tanggal 16 Mei 2017 tersebut, Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian meminta kepada pedagang dan distributor untuk mendaftarkan serta melaporkan posisi stok barang yang dimilikinya. Dengan demikian pemerintah dapat memantau ketersediaan kebutuhan pokok atau segera mencarikan jalan keluar jika terjadi kelangkaan. Harga kebutuhan pokok juga tidak akan terlalu mengalami lonjakan karena Pemerintah telah menetapkan HET gula, minyak goreng dan daging beku. Harga gula pasir Rp. 12.500/kg, minyak goreng Rp 11.000/kg  dan daging beku Rp.80.000/kg. Dukungan pemerintah dengan menggelar pasar murah menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Pemprov Sumut dan Pemko/Pemkab menggelar pasar murah sementara Bulog menjalankan program Gerakan Stabilisasi Harga dimana semua bahan pokok dijual sesuai dengan HET.

Hal lainnya yang cukup menjadi perhatian media massa terbitan bulan Mei 2017 dalam pemberitaan bidang Ekuin adalah mengenai harga gabah yang turun drastis. Memasuki musim panen raya di wilayah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) para petani mengeluhkan harga gabah yang turun drastis, sebelumnya harga gabah Rp. 6.000/kg mengalami penurunan menjadi Rp. 5.300/kg. Para petani berharap pemerintah turun ke lapangan untuk memantau harga gabah petani dan segera menangani masalah ini. Harga gabah yang turun mencapai 15% dari harga normal akan sangat mempengaruhi perekonomian para petani terlebih 60% masyarakat di Kabupaten Tobasa mata pencahariannya dari bertani.

Terdapat hal lain yang cukup menarik dalam pemberitaan media massa menyangkut bidang ekuin yakni mengenai pertumbuhan e-commerce yang tidak bisa dipungkiri akan menjadi ancaman bagi pedagang, karena tidak sedikit konsumen yang beralih dengan berbelanja online dengan alasan lebih efisien. Sehingga pedagang di pasar tradisional maupun pedagang di pusat perbelanjaan modern harus melakukan penyesuaian dengan mengembangkan pemasaran selain menggunakan cara konvensional. Sebab jika tidak maka lambat laun akan ditinggalkan konsumen. Pemasaran barang atau produk dengan menggunakan teknologi dibandingkan yang konvensional memiliki banyak keuntungan bagi konsumen terutama soal harga namun kelemahannya tidak bisa melihat kualitasnya secara langsung. Konsumen cukup diuntungkan dengan harga yang bersaing hal ini sedikit berbeda dengan toko konvensional yang membutuhkan energi, waktu dan biaya. Belum lagi ketika konsumen berbelanja harus disesuaikan dengan waktu jam buka toko sedangkan pada toko online lebih efisien dan memudahkan. Bagi para pedagang konvensional diharapkan dapat mengambil bagian dengan e-commerce ini dengan mengkombinasikan pemasaran offline atau konvensional dengan online. Dengan begitu, konsumen yang ragu dengan toko online bisa langsung datang ke toko offline untuk melihat langsung produk yang akan dibelinya. Jika tidak memberdayakan peluang ini maka lambat laun pedagang konvensional akan ditinggalkan konsumen kecuali untuk produk dengan kualitas tinggi. Hanya untuk barang dengan kualitas tinggi yang akan tetap bertahan sedangkan untuk produk yang sama macamnya atau sejenis, pedagang konvensional harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan pasar.

KESIMPULAN

Pemberitaan Bidang Ekuin pada bulan Mei 2017 ini membahas mengenai ekonomi mikro (perilaku konsumen, industri, penentuan harga pasar,produksi barang dan jasa) sebanyak 19% diantaranya yang cukup mendominasi pemberitaan adalah mengenai kenaikan harga dan perilaku konsumen selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1438 H.  Namun tahun ini terlihat Pemerintah jauh lebih siap dalam mengantisipasi kenaikan harga, melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang telah menyiapkan sekitar 1,5 juta liter minyak goreng dan 1,2 juta ton gula pasir untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran dalam bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Pemerintah juga telah menetapkan HET yang telah ditetapkan sejak 10 April lalu. Dengan stok yang cukup ini, Pemerintah optimis mampu meredam aksi spekulan yang selalu mencari keuntungan dengan menimbun stock bahan pokok. Pemprovsu juga telah menyiapkan skema untuk menjaga harga di pasaran tetap stabil dan koordinasi antarlembaga telah disiapkan diantaranya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bulog.

Pemberitaan Media mengenai bidang Ekuin juga banyak membahas mengenai semakin meningkatnya pembelanjaan secara online dimana pedagang konvensional diharapkan dapat ambil bagian dalam e-commerce ini dengan mengkombinasikan pemasaran baik secara offline maupun secara online. Karena jika hal ini tidak dilakukan lambat laun akan kehilangan konsumen yang mulai beralih berbelanja secara online.

REKOMENDASI

  1. Kesigapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispirindag) Sumatera Utara dalam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Ramadhan patut mendapat apresiasi, diharapkan kondisi ini terus dipertahankan sampai menjelang Idul Fitri 1438 H.
  2. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diharapkan segera memantau harga gabah yang turun drastis pada saat panen raya ini karena turunnya harga sebesar 15 % ini cukup memperburuk kondisi perekonomian para petani apalagi lebih dari 60% masyarakat Tobasa mata pencahariannya adalah dari bertani, diharapkan apabila memungkinkan dibuat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk mengatasi turunnya harga gabah ini.
  3. Para pedagang konvensional hendaknya melakukan penyesuaian dengan mengembangkan pemasaran secara online karena bila terus hanya mengandalkan pemasaran secara konvensional lambat laun akan ditinggalkan konsumen.

Tags: ,

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment