Home / Kajian Isu Publik / Bidang Kesra, Polhukam dan Ekuin Bulan Maret 2017

Bidang Kesra, Polhukam dan Ekuin Bulan Maret 2017

POLICY BRIEF

Bidang Kesra, Polhukam dan Ekuin Bulan Maret 2017

 

Tim Analisis Isi Media

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan Kementerian Komunikasi dan Informatika

BIDANG KESRA

Kajian Opini Publik  merupakan upaya mendapatkan pandangan umum masyarakat terkait isu-isu sentral, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Kajian ini bertujuan merekomendasikan suatu kebijakan yang solutif bagi publik. Media yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam analisi ini adalah media (media massa). Metode penelitian yang digunakan dalam  adalah metode analisis isi.

Media massa didefinisikan sebagai sarana penyampai bermacam-macam jenis informasi (berita/fakta, opini, atau lainnya) oleh pengelolanya (awak media) kepada masyarakat luas dan beragam (heterogen), baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Jenis informasi yang dibahas dalam kajian ini berupa berita, sehingga informasi lainnya yang bukan merupakan berita namun termuat di koran akan dikecualikan.

Analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk mengungkap maksud tersirat dari lambang-lambang yang tersurat dalam media massa. Lambang-lambang ini memang didominasi oleh teks, namun dapat juga berupa gambar, simbol, ide, tema dan bentuk lainnya. Analisis ini memiliki beberapa manfaat antara lain: (1) karena yang diteliti adalah isi berita dalam media, maka peneliti tidak dapat mengintervensi data yang diperoleh; (2) biaya riset lebih terjangkau dan sumber data dapat diperoleh bahkan dikembangkan dengan mudah; (3) dalam kondisi sumber manusia tertutup, misalnya tekanan militer/politik, topik yang sensitif, maka metode ini dapat tetap mendapatkan data melalui sumber-sumber berita dengan topik yang relevan; (4) karena melihat langsung pada bentuk komunikasi yang tertuang dalam media, maka analisis ini dapat menggunaka pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, sesuai kebutuhan penelitian. Selain itu, dengan melihat bentuk pemberitaan, aspek kultural, historis, ideologi dan penggunaan bahasa yang akan sangat membantu dalam proses penyusunan analisis. Pemilihan metode analisis isi memiliki relevansi dengan tujuan kajian karena metode ini memang telah lazim digunakan pada media untuk mengenali katrateristik media tersebut, melalui pengukuran frekuensi pemberitaan, pemilihan topik-topik, dan kecenderungan. Analisis isi ini mampu menarik inti dan ide pokok dalam komunikasi yang disampaikan melalui lambang-lambang yang tersaji dalam media, sehingga dapat diketahui pandangan aktor-aktornya terhadap peristiwa yang terjadi, masalah yang dihadapi, harapan-harapan, sikap, maupun solusi yang ditawarkan.

Dalam KOP bulan Maret 2017, BBPPKI Medan mengkaji 349 pemberitaan di wilayah kerja yang dinilai merupakan berita dalam  tiga kategori, yaitu: (1) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam); (2) Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin); (3) Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Sumber media yang dikaji diutamakan dari media cetak dalam format koran harian, namun untuk melengkapi keterwakilan wilayah kajian juga dilakukan terhadap media elektronik dalam format e-paper yang format cetaknya tidak terakses BBPPKI Medan. Persentase berita sampling berita yang dipilih dalam KOP Maret 2017 ini adalah 97,4% media cetak dan 2,4% media online. Angka ini cukup menggambarkan bahwa sebagian besar media cetak yang terakses cukup dominan merepresentasikan pemberitaan di wilayah kerja BBPPKI Medan. Porsi berita terbesar diambil dari harian Waspada, dengan komposisi 38% sedangkan komposisi terkecil diambil dari e-paper Samarinda Post.

Pandangan media massa terhadap pemberitaan yang masuk dalam sampling juga dapat diketahui dengan memetakan penempatan berita pada halaman koran harian maupun pemilihan rubriknya. Pemetaan terhadap posisi penempatan berita menunjukkan bahwa berita terpilih umumnya merupakan berita headline (50,4%) dan berita di halaman tengah (30,7%). Sedangkan berita yang berasal dari posisi penempatan halaman lainnya (halaman depan dan halaman belakang) terpaut sangat jauh (13,5% untuk halaman depan dan hanya 5,4% untuk halaman belakang). Hal ini menunjukkan berita yang dipilih merupakan berita-berita yang relative dipandang penting oleh media. Sedangkan dalam hal pemetaan rubrik, sebagian besar berita terpilih merupakan berita rubrik daerah (56%). Untuk rubrik lainnya  tidak ada rubrik yang cukup dominan, karena perbedaan persentase yang relative kecil (selisih 2% hingga 10% antar rubrik). Dari kedua hasil pemetaan ini disimpulkan bahwa berita terpilih kebanyakan berasal dari daerah, namun tetap dipandang penting karena sebagian besar masuk dalam headline.

Jika fakta lingkup permasalahan tersebut kita hubungkan dengan topik pemberitaan berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, maka didapati bahwa dominasi pemerintah yang terlibat dalam pemberitaan tersebut adalah pemerintah kabupaten/kota (55,3%) dan pemerintah provinsi (33,0%). Jika ditilik dari cakupan masalahnya pun ternyata berupa masalah lokal (73,6%) dibandingkan dengan cakupan masalah lainnya (regional,nasional, dan internasional). Kesesuaian angka-angka ini menunjukkan masalah lokal tersebut merupakan masalah yang dinilai penting oleh media, berada di daerah dan memiliki kaitan dengan pemerintah.

Lebih lanjut, jika data tersebut dihubungkan dengan komposisi sumber informasi utama, maka diperoleh 59,6% sumber berita utama merupakan pihak eksekutif dengan tone berita dominan mendukung (57%). Hanya ada 4% berita dengan tone negatif. Namun dari sisi keberimbangan berita, komposisi berita yang merupakan liputan satu sisi masih cukup besar jika dibandingkan dengan liputan dua sisi (cover both side), meskipun persentasenya lebih kecil. Disebut cukup besar karena liputan satu sisi ini hampir berimbang dengan pemberitaan yang cover both side, hanya selisih 6% (47% dan 53%). Dengan demikian, dari komposisi tersebut dapat diduga sebagian besar berita terkait pemerintah kemungkinan besar merupakan pemberitaan kegiatan pihak pemerintah, atau permasalahan pembangunan namun dari sudut pandang pemerintah selaku pelaksana pembangunan (eksekutif), sehingga sumber berita dominan dari pemerintah dan tone berita umumnya positif. Jika analisis KOP diarahkan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah, perhatian justru harus diberikan kepada pemberitaan dengan sumber utama dari masyarakat dan sumber lainnya yang merupakan unsur non eksekutif serta berita-berita dengan tone negatif, meskipun hanya 4%. Dari sisi format berita, sebagian besar berita merupakan liputan/laporan (89,4%). Sedangkan sifat berita umumya bersifat informatif dan deskriptif (masing-masing 44%). Dengan demikian, media hanya menyajikan informasi saja dari sumber dan objek pemberitaan yang didapatinya.

Setelah mencermati berbagai statistik keseluruhan berita terpilih, analisis dilakukan terhadap isi berita yang dikategorikan berdasarkan bidang Polhukam, Ekuin, dan Kesra. Komposisi perbandingan jumlah berita setiap bidang tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.

komposisi-persentase-berita-setiap-bidang

Gambar 1. Komposisi persentase berita setiap bidang

Gambar 1 menunjukkan dengan jelas bahwa bidang berita yang paling dominan adalah bidang Kesra (61%) diikuti bidang Polhukam (27%) dan Ekuin (12%). Hal ini menunjukkan ketertarikan media di bidang Kesra ini cukup tinggi dan berita yang dimilikinya lebih sering muncul. Dominasi berita di bidang Kesra dapat dikatakan sangat tinggi, karena jumlahnya melebihi setengah dari total berita. Sementara komposisi berita di bidang Kesra sendiri ditunjukkan pada Gambar 2.

 perbandingan-persentase-topik-berita-dalam-bidang-kesra

Gambar 2. Perbandingan persentase topik berita dalam bidang Kesra

Tampak pada Gambar 2 bahwa topik bidang Kesra yang paling banyak dimuat media massa adalah topik infrastruktur (19%), kedaulatan pangan (15%), dan bencana alam (14%). Jika diperhatikan, ketiga topik ini memang merupakan topik yang sering menyita perhatian publik dan memiliki nilai berita tinggi. Topik infrastruktur menarik karena pembangunan infrastruktur seolah tak pernah selesai dan tuntutan akan keberadaan infrastruktur yang layak terus bermunculan. Beberapa judul berita dengan topik infrastruktur adalah “Banyak Proyek Drainase di Medan Bermasalah”, “Masyarakat Keluhkan Pemadaman Berkepanjangan”, atau “Proyek Pengaspalan Jalan Hotmix berbiaya RP 5 M di Gebang Langkat rusak parah”. Berita-berita dalam topik ini cukup banyak yang memang membutuhkan respon dari pemerintah, terutama pemerintah daerah.

Sebelum memulai untuk menangani masalah-masalah yang diungkap dalam berita, perlu dipahami dahulu adalah masalah-masalah yang diangkat beberapa kali dan fokus adalah masalah-masalah yang sangat sektoral. Sehingga solusinya juga akan sangat sektoral dan unit yang mengeksekusinya juga unit-unit yang langsung menangani sektor-sektor pembangunan yang bermasalah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi  teknis akan sulit dituangkan dalam analisis ini, rekomendasi yang dapat disarankan adalah rekomendasi di sisi kebijakan atau manajemen. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah merespon lebih baik keluhan-keluhan terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan dan fasilitas drainase, dalam hal ini pemerintah dapat mengedepankan peran dinas terkait seperti dinas pekerjaan umum, tata kota, serta peran humas daerah untuk menyerap aspirasi dan mengadvokasi aduan masyarakat dengan cepat sehingga cepat ditangani. Terkait elektrifikasi, masalah ini memang cukup kompleks karena masalahnya sebenanrnya memang terletak pada kemampuan pasokan listrik yang masih memiliki kapasitas yang tidak memadai. Pemadaman di kota biasanya terjadi karena gangguan pada fasilitas kelistrikan, misalnya ada pembangkit yang rusak sehingga daya yang dihasilkan berkurang, atau kerusakan pada jaringan distribusi, misalnya karena pohon tumbang atau korslet pada jaringan. Untuk kasus pertama, biasanya yang terjadi kemudian adalah pemadaman dalam waktu yang panjang dan bergilir, sedangkan untuk kasus kedua, biasanya padam tidak dalam waktu yang lama. Untuk kasus pertama, sulit memberikan rekomendasi kecuali terus meningkatkan kapasitas elektrifikasi nasional. Sedangkan untuk kasus kedua dapat dikembangkan kerja sama PT PLN sebagai penyedia kebutuhan listrik dengan dinas tata kota, sehingga jaringan listrik terbebas dari hal-hal yang dapat merusak fasilitas jaringan, seperti pepohonan atau lainnya.

 

BIDANG POLHUKAM

Untuk topik Polhukam yang memiliki jumlah berita terbanyak kedua, topik-topik berita yang muncul ditunjukkan pada Gambar 3.

perbandingan-persentase-topik-berita-dalam-bidang-polhukam

Gambar 3. Perbandingan persentase topik berita dalam bidang Polhukam

Topik yang dominan dalam bidang Polhukam justru merupakan topik terkait peraturan daerah (44%), diikuti topik kinerja aparatur (23%) dan topik perlindungan anak (15%). Beberapa judul berita dalam topik peratura daerah ini adalah “Konsinyasi, solusi Masalah Pembebasan Lahan”, “Pengusaha Minta  Kepastian Hukum”, “Revitalisasi Pasar Timah Harus Dibatalkan, Tak Punya IMB, Berada di Jalur Hijau”, dan “Penegakan dan Sosialisasi Tertib Lalulintas, Satlantas Karo Tilang 25 Pengendara”. JIka diperhatikan, tidak ada peraturan daerah yang secara spesifik muncul dengan frekuensi sangat sering sehingga menjadi sorotan, yang ada hanya persoalan terkait kebijakan atau regulasi untuk keperluan yang lebih heterogen dengan kemunculan maksimal dua kali. Ini artinya topik peraturan daerah ini menguat namun tidak ada peraturan khusus yang mencuat pemberitaannya selama bulan Maret 2017.

Dari keseluruhan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa titik tekan yang sangat perlu diperhatikan pemerintah ada di bidang kesra dan ekuin. Hal ini bukan berarti bidang polhukam tidak perlu diperhatikan, namun pemberitaanya terkait peraturan daerah yang tidak menjurus secara spesifik ke peraturan daerah tertentu dan justru menyebar ke banyak ranah peraturan daerah menunjukkan tidak ada masalah yang fokus, walaupun beritanya jauh lebih sering dari bidang Ekuin.

 

BIDANG EKUIN

Untuk bidang Ekuin, meskipun tidak sebanyak dua bidang berita sebelumnya (Kesra dan Polhukam), namun bidang ini dapat saja memiliki topik-topik yang penting. Gambar 4 menunjukkan komposisi topik-topik dalam bidang berita Ekuin.

perbandingan-persentase-topik-berita-dalam-bidang-ekuin

Gambar 4. Perbandingan persentase topik berita dalam bidang Ekuin

Topik yang mendominasi dalam bidang Ekuin adalah topik ekonomi mikro (59%). Jika diperhatikan judul-judul berita dalam topik ini terlihat komponen ekonomi mikro yang dominan dibahas adalah harga bahan pangan dan sembako dan angka produksi komoditas yang terancam. Topik-topik tersebut tentu saja merupakan topik sensitif. Semuanya merupakan elemen perekonomian yang sangat dirasakan oleh masyarakat sehari-hari, sehingga respon positif maupun negatif dari masyarakat dalam berita-berita tersebut akan sangat menentukan kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara di bidang ekuin.

Berbeda halnya dengan Kesra dan Ekuin, di kedua bidang ini pemerintah harus fokus pada permasalahan infrastruktur dan ekonomi mikro. Infrastruktur yang perlu mendapat pembenahan, terutama infrastruktur vital seperti jalan, tingkat elektrifikasi yang rendah, dan drainase buruk yang gagal menangkal banjir. Sedangkan permasalahan ekonomi mikro yang mendesak terkait harga bahan pangan dan sembako dan rendahnya produksi barang-barang komoditas sehingga tidak cukup kuat mendongkrak perekonomian daerah.

Dari keseluruhan paparan tersebut, dapat disimpulkan kecenderungan pemberitaan media sebenarnya ada pada masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Bila dalam bulan Maret hanya topik bidang Kesra dan Ekuin saja yang begitu fokus permasalahannya, hal ini menunjukkan bahwa dua bidang inilah yang pada bulan tersebut memang dirasakan masyarakat banyak permasalahan yang langsung terkait mereka. Jika ditilik dari sebagian besar berita yang dominan di kedua bidang tersebut, meskipun banyak yang menjadikan pihak pemerintah sebagai sumber berita, bahkan dengan tone yang positif, namun inti dari beritanya bukanlah prestasi pembangunan, akan tetapi kondisi pembangunan yang masih dikeluhkan masyarakat. Pesan yang disampaikan pemerintah dalam komunikasi melalui berita-berita tersebut umumnya memiliki pola: (1) konfirmasi kebenaran informasi (mengakui adanya permasalahan yang diangkat); (2) menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan; (3) menyampaikan kendala yang pemerintah hadapi dalam menyelesaikan masalah tersebut; (4) memohon pemakluman terhadap masih adanya masalah dan terkadang berjanji akan menyelesaikannya lagi, atau menyampaikan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Konten nomor (2) terkadang cukup dominan, sehingga walaupun sumber beritanya pemerintah, isinya bukan prestasi pembangunan, justru permasalahan dalam pembangunan, tapi tone berita tetap positif. Tone berita mungkin akan banyak berubah jika sumber berita utama adalah masyarakat langsung, yang merasakan permasalahan, atau unsur legislatif yang memang bertugas mengawasi jalannya pemerintah. Namun, untuk membuktikan hal ini secara pasti, dibutuhkan kondisi ketika komposisi berita memiliki sumber dari unsur non eksekutif. Persentase komposisi sumber utama berita ditunjukkan pada Gambar 5.

perbandingan-komposisi-sumber-berita-utama

Gambar 5. Perbandingan komposisi sumber berita utama (dalam %)

Gambar 5 dengan jelas menunjukkan ketidakberimbangan yang sangat besar pada komposisi sumber utama berita. Beratnya tingkat permasalahan yang dihadapi mungkin akan lebih terlihat jika komposisi sumber utama berimbang antara unsur eksekutif vs legislatif, LSM dan masyarakat. Komunikasi pemerintah melalui dengan dengan empat pola tadi dapat diteruskan sebagai fungsi humas pemerintah, namun media perlu menyajikan secara berimbang dengan sumber non eksekutif untuk masalah-masalah yang diangkat. Jumlah berita dengan sumber utama legislatif, LSM, dan masyarakat untuk bidang-bidang berita tersebut perlu ditambah. Pilihan untuk memperbanyak berita dengan sumber utama non eksekutif namun juga memuat respon eksekutif dalam satu berita juga sangat baik untuk diperbanyak, sehingga tone berita lebih sesuai dengan isi. Bagaimanapun, melihat berita permasalahan pembangunan dengan tone positif seharusnya dipandang sebagai anomali. Oleh karena itu,titik penting yang harus dicermati pemerintah daerah, atau pemerintah pusat yang terlibat menangani masalah daerah dalam pemberitaan adalah tidak terfokus pada tone berita. Fokus pemerintah tetap harus dijaga pada permasalahan pembangunan yang diangkat.

Sebelum memulai untuk menangani masalah-masalah yang diungkap dalam berita, perlu dipahami dahulu adalah masalah-masalah yang diangkat beberapa kali dan fokus adalah masalah-masalah yang sangat sektoral. Sehingga solusinya juga akan sangat sektoral dan unit yang mengeksekusinya juga unit-unit yang langsung menangani sektor-sektor pembangunan yang bermasalah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi  teknis akan sulit dituangkan dalam analisis ini, rekomendasi yang dapat disarankan adalah rekomendasi di sisi kebijakan atau manajemen. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah merespon lebih baik keluhan-keluhan terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan dan fasilitas drainase, dalam hal ini pemerintah dapat mengedepankan peran dinas terkait seperti dinas pekerjaan umum, tata kota, serta peran humas daerah untuk menyerap aspirasi dan mengadvokasi aduan masyarakat dengan cepat sehingga cepat ditangani. Terkait elektrifikasi, masalah ini memang cukup kompleks karena masalahnya sebenanrnya memang terletak pada kemampuan pasokan listrik yang masih memiliki kapasitas yang tidak memadai. Pemadaman di kota biasanya terjadi karena gangguan pada fasilitas kelistrikan, misalnya ada pembangkit yang rusak sehingga daya yang dihasilkan berkurang, atau kerusakan pada jaringan distribusi, misalnya karena pohon tumbang atau korslet pada jaringan. Untuk kasus pertama, biasanya yang terjadi kemudian adalah pemadaman dalam waktu yang panjang dan bergilir, sedangkan untuk kasus kedua, biasanya padam tidak dalam waktu yang lama. Untuk kasus pertama, sulit memberikan rekomendasi kecuali terus meningkatkan kapasitas elektrifikasi nasional. Sedangkan untuk kasus kedua dapat dikembangkan kerja sama PT PLN sebagai penyedia kebutuhan listrik dengan dinas tata kota, sehingga jaringan listrik terbebas dari hal-hal yang dapat merusak fasilitas jaringan, seperti pepohonan atau lainnya. Sedangkan rekomendasi yang dapat diberikan untuk permasalahan topik ekonomi mikro lebih dapat diperankan oleh dinas atau lembaga seperti dinas pasar, dinas pertanian, bulog, maupun instansi terkait lainnya.

Tags: ,

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 
0