Home / Kajian Isu Publik / Kajian Polhukam Februari 2017

Kajian Polhukam Februari 2017

POLICY BRIEF
Bidang Polhukam Bulan Februari 2017

KINERJA APARATUR PEMERINTAH

Oleh :
Tim Media Monitoring
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

RINGKASAN

Pada bulan Februari 2017, analisis media yang dilakukan oleh BBPPKI Medan dalam bidang Polhukam adalah mengenai Kinerja Aparatur, karena dari Sembilan sub bidang Polhukam yang telah diresume beritanya dari media cetak maupun media online yang ada di wilayah kerja BBPPKI Medan, sub bidang Kinerja Aparatur adalah berita yang paling banyak diberitakan.Kinerja Aparatur menjadi perhatian media selama bulan Februari 2017, karena banyak keluhan masyarakat yang merasa kecewa atas kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanannya terhadap kepentingan publik dalam berbagai hal. Untuk melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menerangkan bahwa daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang Tangguh, Profesional, dan mampu berbuat untuk kemajuan daerahnya serta dapat bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia didaerahnya masing-masing.

PERNYATAAN KUNCI
Kinerja Aparatur, Kepentingan Publik.

sub-bidang-polhukum-februari

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Kinerja Aparatur menjadi perhatian media selama bulan Februari 2017, karena banyak keluhan masyarakat yang merasa kecewa atas kinerja aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pelayanannya terhadap kepentingan publik dalam berbagai hal. Pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia didaerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian daerah, harus dapat dijalankan oleh aparatur pemerintah daerah yang professional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat dan tepat, sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur pemerintah yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah adalah merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.
Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah daerah ternyata mengeluh tentang ketersediaan aparatur pemerintah yang jumlahnya masih belum mencukupi dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.
Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Sumut Pos, hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 dengan judul : Pemkab Kekurangan 5 Ribu ASN.
Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ternyata masih membutuhkan tambahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak tanggung tanggung, Pemkab Deli Serdang perlu sekitar 5.000 ASN diberbagai posisi, disebabkan karena banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Saat ini di Pemkab Deli Serdang hanya memiliki 13 Ribu ASN, dimana jumlah ini masih sangat minim dari kebutuhan sekitar 16 Ribu ASN, dan jumlah ini masih akan terus berkurang, karena setiap tahun ada 400 orang ASN yang pensiun.
Dengan jumlah seperti itu, pelayanan Pemkab Deli Serdang kepada masyarakat secara maksimal pasti akan sulit terwujud. Kabupaten Deli Serdang dengan 22 Kecamatan dan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, setidaknya dilayani oleh sekitar 18 Ribu orang ASN. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebuah kantor kecamatan idealnya diisi oleh 20 orang pegawai. Namun saat ini, Satu kantor kecamatan hanya diisi oleh 12 orang pegawai dengan rata-rata usia 50 tahun. Untuk mengatasi kekurangan ASN ini, Pemkab Deli Serdang tidak dapat berbuat banyak, karena masalah rekrutmen ASN adalah merupakan domain pemerintah pusat. Kewenangan berada ditangan pemerintah pusat, sehingga menjadi dilema bagi daerah. Usulan penambahan ASN pemerintah daerah tidak disetujui pemerintah pusat. Ditambah lagi saat ini, pemerintah masih memberlakukan moratorium CPNS untuk Lima Tahun Kedepan.
Untuk mengatasi masalah kekurangan ASN dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pihak pemerintah daerah diharapkan agar dapat memaksimalkan kinerja ASN yang dimiliki yaitu dengan penuh bijaksana mengatur strategi, sehingga meskipun jumlah ASN yang dimiliki semakin menciut, namun tetap dapat secara maksimal memberikan pelayanan terhadap publik. Disamping itu diharapkan juga kebijakan pemerintah daerah agar lebih terbuka menampung para ASN yang ingin pindah kedaerah mereka, sehingga dengan kebijakan seperti itu, jumlah ASN yang dimiliki dapat bertambah jumlahnya.

SIMPULAN
Terdapat beberapa masalah mengenai kinerja aparatur sipil negara (ASN) namun yang paling menonjol dalam terbitan bulan Februari ini adalah Pemkab Deli Serdang yang kekurangan 5.000 ASN. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ternyata masih membutuhkan tambahan aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 5.000 ASN di berbagai posisi karena banyak ASN yang memasuki masa pensiun. Hampir setiap tahun Pemkab Deli Serdang mengalami pengurangan sekitar 4.000 ASN karena pensiun namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan ASN yang masuk, sejak tahun 2014 hanya 96 ASN yang masuk ke Pemkab Deli Serdang. Saat ini Pemkab Deli Serdang hanya memiliki 13 ribu ASN dan jumlah ini sangat minim dari kebutuhan sekitar 16 ribu ASN. Karena itulah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Deli serdang dengan 22 kecamatan dan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang, Yusuf siregar mengatakan selayaknya Deli Serdang dilayani sekitar 18 ribu orang ASN. Dengan perhitungan 22 Kecamatan yang ada di Deli Serdang apabila satu kecamatan dilayani oleh 20 orang namun kondisi yang terjadi saat ini satu kecamatan dilayani oleh 12 orang dan berusia rata-rata diatas 50 tahun. Namun sepertinya hal ini agak sulit terealisasi karena rekruitmen ASN adalah domain pemerintah pusat ditambah saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium untuk lima tahun ke depan. Karena itulah diharapkan Pemkab Deli Serdang dapat mengatur strategi agar dengan jumlah ASN yang ada saat ini namun dapat tetap maksimal memberikan pelayanan kepada publik dan dengan adanya e-government yang baik sebenarnya dapat membantu pekerjaan seorang ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 
0