Home / Kajian Isu Publik / Kajian Polhukam Januari 2017

Kajian Polhukam Januari 2017

POLICY BRIEF

Bidang Polhukam Bulan Januari 2017

 PEMILIHAN KEPALA DAERAH

 Oleh :

Tim Media Monitoring

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

RINGKASAN

Untuk bidang berita politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) sub bidang berita yang akan dianalisis adalah mengenai pilkada, karena berita pilkada yang paling dominan dari seluruh sub bidang berita Polhukam selama bulan Januari 2017. Adapun topik – topik yang  diangkat dalam berita tentang pilkada tersebut adalah pemasangan alat peraga kampanye banyak yang salah tempat, jaminan keamanan penyelenggaraan pilkada, hasil pilkada Aceh diharapkan akan membawa Aceh semakin lebih baik, keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, sejumlah surat suara yang rusak telah di musnahkan oleh Komisi  Independen Pemilihan Umum ( KIP ) Aceh, KPUD Kota Tebing Tinggi membatasi dana kegiatan kampanye Pilkada Walikota dan Wakil Walikota. Adapun topik – topik berita tersebut disajikan menurut kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota sebanyak 48 %, Pemerintah Propinsi 34%, Pemerintah Pusat 14%, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4%; dengan cakupan permasalahan lokal 75%, regional 19%, dan nasional 6%. Adapun sumber utama berita adalah lembaga eksekutif yang paling dominan, menyusul masyarakat, lembaga legislatif, media, lembaga yudikatif dan sumber utama lainnya; dan sumber informasi tambahan yang paling banyak adalah lembaga eksekutif sebesar 53%, menyusul  masyarakat 24%, media 12%, lembaga legislatif 8%, lainnya 2%, dan lembaga yudikatif 1%. Topik – topik berita tersebut terdiri dari tone berita yang berbeda – beda, dimana tone berita positif yaitu mendukung sebanyak 54%, netral yaitu tidak berpihak sebanyak 32%, dan tone yang negatif yaitu tidak mendukung sebanyak 14%; dengan keberimbangan berita satu sisi sebanyak 58,9%, liputan 2 sisi sebanyak 41,1%.

Dalam kajian media monitoring bulan Januari 2017 ini terdapat beberapa permasalahan penyelenggaran pilkada yakni: pemasangan alat peraga kampanye banyak yang salah tempat. Namun hal ini sudah mulai dapat ditangani oleh pihak penyelenggara dengan baik. Masalah jaminan keamanan penyelenggaraan pilkada juga cukup mendapat sorotan dalam terbitan surat kabar bulan Januari 2017 ini disamping pemberitaan mengenai hasil pilkada Aceh yang diharapkan akan membawa Aceh semakin lebih baik serta keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang patut kita beri apresiasi. Hal lainnya adalah sejumlah surat suara yang rusak telah di musnahkan oleh Komisi  Independen Pemilihan Umum ( KIP ) Aceh. Beberapa topik berita inilah yang kerap muncul dan cukup menarik perhatian media dan masyarakat dalam bulan Januari 2017.

PERNYATAAN KUNCI

Pemilihan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Pilkada.

sub-bidang-polhukam

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota. Sedangkan khusus untuk daerah Aceh, Pilkad diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh. Dari data yang diinput oleh Penginput Data dan diolah oleh Pengolah Data  dapat diketahui bahwa topik – topik berita yang disajikan selama bulan Januari 2017 tentang pilkada penempatan berita ada pada halaman muka dan halaman tengah pada posisi rubrik daerah dengan format berita laporan / peliputan yang sifat beritanya memberikan informasi kepada pembaca. Topik – topik berita yang disajikan adalah menyangkut kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota, karena cakupan permasalahan dalam penyajian beritanya adalah lokal, dan sumber utama beritanya adalah pihak eksekutif adalah pihak Pemerintah Kabupaten/ Kota denga sumber informasi tambahan juga berasal dari pihak eksekutif yaitu pihak pemerintah dari berbagai tingkatan. Tone beritanya pada umumnya adalah positif, yaitu mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada, dengan keberimbangan berita yang tidak jauh berbeda antara liputan satu sisi dan liputan 2 sisi, namun liputan satu sisi masih lebih banyak disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber utama berita yaitu pihak eksekutif telah dianggap cukup akurat dan terpercaya dalam penyajian dalam berita.

Pada kajian Media Monitoring bulan Januari 2017 ini topik bahasan yang kerap muncul adalah masalah pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Aceh. Seperti halnya pemberitaan mengenai  Polda Sumatera Utara yang mengirimkan 454 personel Brimob ke Aceh untuk membantu mengamankan Pilkada Aceh yang akan digelar pada bulan Februari 2017 ini. Mereka berada disana untuk diberdayakan dalam pengamanan agar Pilkada di Aceh berjalan aman dan kondusif. Seperti yang dikatakan oleh Wakapolda Sumatera Utara, personel Brimob yang dikirim tersebut untuk membantu menanggulangi gangguan kamtibmas seperti kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi  senjata api atau teror bom yang dapat mengganggu pilkada di Aceh.

Sementara itu Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, Jufri Sulaiman mengatakan ada beberapa asas yang perlu diperhatikan diantaranya asas keadilan yakni adil dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat. Selain itu juga asas hukum yakni penyelenggaraan mengikuti tata cara yang diatur dalam aturan KPU dan qanun. Untuk menjaga agar penyelenggara tidak terjerat hukum akibat salah dalam bekerja perlu diberikan kesepahaman dalam bekerja. Ketua Panwaslih Aceh Utara, Zulfikar mengatakan penyelenggara Pilkada diikat kode etik dan Panwaslih berhak menindaklanjuti setiap pelanggaran Pilkada.

Hal lain yang cukup mendapat perhatian media terbitan bulan Januari 2017 ini adalah keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang berjalan dengan baik perlu mendapat apresiasi dan diharapkan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dapat bekerja dengan maksimal.

 

SIMPULAN:

  1. Agar penyelenggaraan Pilkada terjamin keamanan dan kenyamanannya, Bupati Aceh Utara hendaknya senantiasa berkoordinasi dengan TNI/Polri agar kondisi tetap kondusif sampai selesai proses penghitungan suara.
  2. Panita Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara diharapkan dapat terus mensosialisasikan kode etik penyelenggaraan Pilkada dan tegas dalam setiap temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada.
  3. Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang terpilih diharapkan dapat bekerja dengan maksimal agar pembangunan di Deli Serdang dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat.
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 
0