Home / Kajian Isu Publik / Kajian Kesra Januari 2017

Kajian Kesra Januari 2017

POLICY BRIEF

Bidang Kesra Bulan Januari 2017

 PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

Oleh :

Tim Media Monitoring

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 RINGKASAN

Dalam Media Monitoring Bulan Januari 2017 yang menjadi topik pemberitaan dengan prosentase terbesar yakni sebesar 34% adalah permasalahan ketenagakerjaankita. Terdapat beberapa masalah ketenagakerjaan yang layak mendapat perhatian dalam media monitoring bulan ini. Indonesia yang memasuki era perdagangan regional bernama masyarakat ekonomi Asean (MEA) dimana arus tenaga kerja baik itu arus keluar atau arus masuk akan tinggi. Tenaga kerja asing (TKA) diprediksi akan semakin banyak dan datang bekerja di Indonesia demikian pula tenaga kerja Indonesia (TKI) akan banyak yang bekerja ke luar negeri. Untuk mencegah terjadinya TKI non prosedural, Dirjen Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran no. 0277 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural. Hal ini dilakukan untuk menanggapi maraknya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu penyebab terjadinya TPPO diawali dengan pengiriman TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan (nonprosedural) dengan modus operandi antara lain umroh, magang, program bursa kerja khusus danpenempatan buruh migran. Hal ini cukup menjadi perhatian media terbitan Sumatera Utara pada bulan Januari 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, definisi ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini. Padahal bila mengkristalisasi tujuan kedua dari tujuan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945, maka akan bisa dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan jumlah angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya di tengah kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja.

 PERNYATAAN KUNCI

Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Buruh Migran.

sub-bidang-kesra

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community yang  dilaksanakan pada 2016  menyisakan beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas. Terutama mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan pasar bebas ini, langkah antisipasi pemerintah, dan implikasinya bagi banyak sektor di Indonesia.Salah satunya adalah persoalan ketenagakerjaan. Hingga saat ini, regulasi arus tenaga kerja secara bebas masuk ke Indonesia. Kalau pada akhirnya ketenagakerjaan menjadi bebas masuk ke dalam negeri, bagaimana pula wajah tenaga kerja Indonesia untuk bersaing bersama anggota peserta AEC 2015?

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat  yang menjadi wilayah kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan. Rendahnya kualitas tenaga kerja kita dapat disebabkan oleh banyak faktor,  bisa disebabkan oleh individu, lembaga, perantara atau justru pada regulasi yangmenyertai.

Sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama yang dapat mempengaruhi daya saing tenaga kerja. Pertama, persoalan kesempatan kerja yang terbatas. Situasi ini, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja dan jumlah penganggur riil. Kedua, rendahnya kualitas angkatan kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2016, rendahnya kualitas angkatan kerja terlihat dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang masih mencapai 52 juta orang atau 46,95 persen. Ketiga, masih tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS 2016, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia  mencapai 6,25 persen atau meningkat dari tahun 2015 yang tercatat 5,92 persen.

Melihat kondisi ini mengharuskan Indonesia untuk mencari terobosan dan pemecahan agar tenaga kerja sebagai aset bangsa tidak menjadi beban di kemudian hari bagi pembangunan. Kondisi ini mengharuskan kita mencari suatu pemecahan yang tidak lagi bersifat normatif tetapi ke arah terobosan (breakthrough) agar tenaga kerja sebagai aset bangsa tidak justru menjadi beban di kemudian hari bagi pembangunan.

Masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan upah yang signifikan dalam konteks UMR (Upah Minimum Regional), isu pekerjaan yang bersifat outsourcing, dan ancaman pengangguran.Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan jumlah angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya di tengah kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja.

MEA yang telah dimulai tentu akan memberikan berbagai dampak bagi kita. Dampak positifnya dengan adanya MEA, tentu akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah.

Dengan demikian, hadirnya MEA diharapkan akan mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja yang ada saat ini untuk masuk ke dalam pasar kerja.

Adapun dampak lainnya yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia.Bagaimana dengan Indonesia? Dalam rangka ketahanan nasional dengan tetap melihat peluang dan menghadapi tantangan bangsa Indonesia di era MEA nantinya, khususnya terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia sangat diperlukan langkah-langkah konkrit agar bisa bersaing menghadapi tenaga kerja asing tersebut.

SIMPULAN:

  1. Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara hendaknya dapat menindaklanjuti Surat Edaran dari Dirjen Imigrasi mengenai pencegahan tenaga kerja Indonesia non prosedural agar warga Sumatera Utara yang akan menjadi TKI dapat melewati posedur yang benar agar terlindungi secara hukum.
  2. Rendahnya kualitas pekerja Indonesia bila dilihat dari tingkat pendidikan formal ini jelas sangat mengkhawatirkan. Perlu dibuat terobosan dan cara singkat untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi kerja bagi SDM kita yang sesuai dengan kebutuhan pasar
  3. Terobosan yang sifatnya normatif melalui Peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan namun kita juga harus melakukan upaya riil yakni salah satu upayanya bisa dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada baik dengan sering mengadakan workshop ataupun seminar bagi angkatan kerja baru maupun pelatihan peningkatan kualitas skill bagi angkatan kerja yang sudah ada.
  4. Selain itu, di era digital seperti saat ini, kebutuhan akan penguasaan atas teknologi bagi tenaga kerja merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pekerja Indonesia untuk belajar memahami dan terus meng-update teknologi terkini yang mendukung setiap pekerjaannya.
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 
0